REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak membatasi investasi infrastruktur hanya investasi dari Cina saja, asalkan memenuhi syarat. Hal itu disampaikan Luhut kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/5), terkait tawaran sejumlah investasi infrastruktur terintegrasi dalam kerangka inisiatif Jalur Sutera dan Jalur Maritim Abad ke-21 atau 'Belt and Road'.
"Kami tawarkan ke semua (negara). Nah salah satu yang kami tawarkan ke Belt and Road itu ada empat yaitu di Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali. Untuk Tiongkok kita memang fokus ke empat itu," katanya.
Menurut Luhut, selain empat koridor itu, pemerintah Indonesia juga menawarkan investasi di sejumlah kawasan lain seperti Sabang, Batam hingga Natuna dan wilayah lainnya. Mantan menko Polhukam itu menjelaskan, ia sempat berkunjung ke negeri Tirai Bambu untuk membahas tawaran investasi dalam kerangka bisnis tersebut.
"Saya katakan kalau mau masuk ke Indonesia, ada empat kriteria yang harus dipenuhi," katanya.
Kriteria yang dimaksud yakni teknologi yang ramah lingkungan, penggunaan tenaga kerja lokal, bersedia membangun pelatihan vokasional serta transfer teknologi. "Pertanyaannya, apakah ini hanya untuk Tiongkok? Tidak. Terbuka untuk siapa saja yang mau masuk, silakan datang. Kami juga transparan. Kalian nanti lihat bagaimana deal-nya," katanya.
Ia juga memastikan hingga saat ini belum ada satu pun proyek yang ditawarkan dalam Belt and Road telah pasti disepakati dengan Cina. Kedua pihak masih terus melakukan kajian kelayakan terhadap proyek-proyek yang ditawarkan. Karena itu, peluang masih terbuka lebar bagi semua pihak karena dalam proses negosiasi.
"Jadi kalau ada yang bilang kita mengeksklusifkan diri dengan Tiongkok, itu sama sekali tidak ada. Siapa saja yang bisa penuhi empat syarat tadi, kita 'welcome'."
Dalam satu kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lainnya. Karena itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan juga pembangkit listrik di berbagai daerah.
Sarana infrastruktur, kata Jokowi, dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing dan kompetisi dengan negara lainnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur terutama di wilayah Indonesia Timur juga diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan mempersatukan masyarakat Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika