Ahad 29 Apr 2018 20:50 WIB

Jelang Puasa, Pemerintah Dinilai Perlu Data Produksi Pangan

Data produksi pangan untuk memperlancar distribusi.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Nur Aini
Pedagang melayani pembeli di Pasar Tebet Barat, Jakarta, Rabu (3/1).
Foto: Republika/ Wihdan
Pedagang melayani pembeli di Pasar Tebet Barat, Jakarta, Rabu (3/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri meminta pemerintah bisa memperkuat data wilayah produksi pangan saat ini. Apalagi, dua pekan menjelang Bulan Ramadhan tahun ini beberapa komoditas pangan mulai mengalami kenaikan harga di pasaran.

"Misalnya begitu, seperti di wilayah mana saja cabai itu panen dan ada berapa jumlahnya agar kita bisa mengetahui titik mana kita bisa subsidi silang," kata Mansuri kepada Republika.co.id, Ahad (29/4).

Sebab ha litu menurutnya sangat berkaitan dengan permintaan yang tinggi saat Ramadhan hingga Lebaran pada Juni mendatang. Jika nantinya saat Lebaran, ketersediaan pangan menipis dan harga tinggi, kata dia, maka akan menjadi masalah.

Selain itu, Mansuri juga menginginkan pemerintah bisa mengawasi distribusi pangan. Dia mencontohkan adanya kasus cabai dari Brebes yang ditahan sebelum sampai Jakarta. "Ini menjadi persoalan tersendiri, makanya distribusi harus dikawal betul-betul," ujar Mansuri.

Untuk mendukung stabilnya harga pangan saat Ramadhan tahun ini, Mansuri meminta pemerintah bisa berkomunikasi dengan seluruh pihak. Itu berarti, kata dia, pedagang dan petani diajak berbicara untuk membuat kebijakan agar tidak menimbulkan masalah baru.

"Yang penting sekarang ini bagaimana pemerataan wilayah produksi, bagaimana distribusi, dan pengawasan. Kalau tiga itu dilakukan saya yakin tahun ini akan stabil harganya saat bulan Puasa bahkan sampai Lebaran," kata Mansuri.

Untuk mendukung hal tersebut, Mansuri menegaskan pemerintah tidak memberikan pernyataan yang mempengaruhi psikologi pasar. Menurutnya, pemerintah hanya perlu memberikan pernyataan yang tidak meresahkan terlebih saat ini memasuki tahun politik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement