Rabu 18 Apr 2018 15:47 WIB

Mendag Kirim Surat ke AS, Minta Pengecualian Bea Baja

Mendag berharap Dubes Donovan bisa membantu pengecualian tarif itu.

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Foto: Republika/Debbie Sutrisno
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku telah mengirim surat pada United States Trade Representative (USTR) untuk mengusulkan pengecualian tarif bea masuk bagi produk baja dan aluminium asal Indonesia. Usulan ini diajukan pasca-Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor untuk baja menjadi 25 persen dan aluminium 10 persen.

"Kita meminta pengecualian kenaikan tarif baja dan aluminium karena ekspor kita ke sana pada dasarnya dipakai untuk industri Amerika Serikat," kata Enggartiasto, dalam konferensi pers bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr, di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (18/4).

Ia berharap, Donovan dapat ikut mendorong usulan pengecualian tarif yang diajukan Indonesia tersebut. Sebab, hingga saat ini, Amerika baru memberikan pengecualian tarif pada Kanada dan Meksiko. Keduanya adalah mitra dagang Amerika dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).

 

Baca juga, Menko Darmin Antisipasi Banjir Baja Cina ke Indonesia. 

 

Selain soal isu tarif impor, Enggartiasto juga menyampaikan harapannya agar Amerika tidak memasukkan Indonesia dalam daftar negara-negara yang menyumbang defisit perdagangan. "Jangan dilihat petanya tahun 2017, tapi juga perkembangan di 2018."

Mendag memastikan, Indonesia memegang prinsip bahwa kerja sama perdagangan harus menguntungkan kedua belah pihak. Karena itu, Indonesia tetap membuka peluang untuk mendatangkan komoditas asal Amerika yang tidak diproduksi di dalam negeri.

"Tentu Amerika juga bisa melihat sumber-sumber perdagangan lain dari Indonesia sehingga bersama-sama dapat meningkatkan perdagangan," ujar Mendag.

Sementara, Donovan menyampaikan bahwa Amerika sepakat untuk menjalankan prinsip perdagangan yang adil serta saling menguntungkan. Ia juga menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat mendukung peningkatan investasi AS di Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement