Selasa 17 Apr 2018 19:58 WIB

Pengerjaan Fisik Tol Padang-Pekanbaru Tunggu Penetapan BPN

Tahap pertama dibangun ruas Padang-Sicincin sepanjang 4,2 kilometer

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Budi Raharjo
Pekerja mengerjakan pemasangan patok BM (benchmark) untuk acuan koordinat pada proyek Jalan Tol Sumbar-Riau, di Jalan Bypass KM 25, Padangpariaman, Sumatra Barat, Selasa (3/4). Berdasarkan data Dinas PU Sumbar pembangunan jalan tol yang menghubungkan Sumbar-Riau sepanjang 244 kilometer itu masih menunggu penyelesaian administrasi dari Badan Pertanahan Nasional.
Foto: Iggoy el Fitra/Antara
Pekerja mengerjakan pemasangan patok BM (benchmark) untuk acuan koordinat pada proyek Jalan Tol Sumbar-Riau, di Jalan Bypass KM 25, Padangpariaman, Sumatra Barat, Selasa (3/4). Berdasarkan data Dinas PU Sumbar pembangunan jalan tol yang menghubungkan Sumbar-Riau sepanjang 244 kilometer itu masih menunggu penyelesaian administrasi dari Badan Pertanahan Nasional.

REPUBLIKA.CO.ID,PADANG -- Pengerjaan fisik ruas tol Padang-Pekanbaru masih harus menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit menyebutkan, SK penetapan lahan tersebut dijadwalkan terbit pekan ini.

BPN, ujar Nasrul, sebetulnya sudah melakukan pengukuran trase dan keseluruhan lahan untuk 4,2 kilometer (km) pertama tol Padang-Pekanbaru. Hanya saja, SK penetapan lahan sebagai landasan hukum pengerjaan fisik tetap harus ditunggu.

"BPN sudah selesai ukur namun SK-nya belum. Informasinya pekan ini ditetapkan itu. Memang dijadwalkan April 2018," kata Nasrul, Selasa (17/4).

Setelah proyeknya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 lalu, Dinas PUPR Sumbar masih harus menunggu penyelesaian administrasi oleh BPN. Hingga saat ini, sudah ada 4,2 kilometer (km) ruas jalan segmen Padang-Sicincin yang lahannya bebas dan sudah dilakukan pematokan lahan.

Sebelumnya Kepala Dinas PUPR Sumbar, Fathol Bari, mengungkapkan pengerjaan jalan tol Padang-Pekanbaru tetap mengikuti jadwal yang diberikan Kementerian PUPR. Ditargetkan, seluruh segmen pertama yakni Padang-Sicincin akan rampung pada Juni 2019 mendatang.

"Untuk saat ini, menunggu proses pembayaran. Dan ini tunggu peta bidang dari BPN. Tapi semuanya jalan kok, nggak ada kendala. Karena setelah diukur kan dia proses di kantor," jelas Fathol.

Mulai awal kuartal kedua 2018 ini, Dinas PUPR Sumbar juga memulai proses pematokan tahap kedua selepas pematokan tahap pertama sepanjang 4,2 km. Fathol menyebutkan, pihaknya melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk merampungkan pembuatan peta bidang dan konsultasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPTJ).

Segmen Padang-Sicincin nantinya akan dilanjutkan dengan segmen Sicincin-Bukittinggi. Fathol mengakui, sebelumnya perencanaan jalan tol Padang-Pekanbaru memang sempat terkendala dengan permasalahan tanah ulayat.

Meski begitu ia memastikan hal ini bisa diatasi dengan pendekatan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat datang langsung ke lokasi pengerjaan Jalan Tol Padang-Pekanbaru untuk ikut berembug dengan tokoh adat.

"Karena semuanya harus memenuhi mekanisme teknis, seperti konsultasi publik. Yang jelas sampai km 4,2 sudah bebas dan siap dikerjakan fisiknya. Setelahnya, sambil jalan. Intinya semua dimusyawarahkan," kata Fathol.

Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru akan dilakukan dalam tiga tahap hingga tahun 2023 mendatang. Tahap I menghubungkan Padang-Sicincin sepanjang 28 km, tahap II menghubungkan Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 38 km, dan tahap III menghubungkan Sicincin-Bangkinan sepanjang 189 km.

Nantinya, pembangunan proyek tol ini akan melibatkan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), termasuk pembiayaannya. Pembangunan jalan tol juga mengalami sedikit perubahan, yakni ditambahkannya terowongan untuk memangkas jarak.

Kementerian PUPR menyebutkan, sekitar 30 km jalan tol termasuk terowongan yang ada akan menekan pinjaman JICA hingga Rp 9,5 triliun. Sementara total kebutuhan dana untuk menyelesaikan jalan tol Padang-Pekanbaru adalah Rp 78,09 triliun.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement