REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menimbang kemungkinan untuk membeli saham Bank Muamalat. "Kita belum melakukan kajian detail. Kan tergantung kajiannya jangan sampai oke, tapi tidak ngasih manfaat kan repot," ujar Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Kamis (12/4).

Maryono mengatakan, saat ini perseroan belum memiliki pemikiran untuk membeli saham dan menyuntikkan tambahan modal ke bank syariah pertama di Indonesia itu. Maryono yang juga Ketua Himpunan Bank Negara (Himbara) menyatakan, bank-bank pelat merah juga masih fokus pada aktivitas bisnis utama dari masing-masing anggota.

"Selama ini belum punya pemikiran take over Muamalat. Sekarang masih konsentrasi pada fungsi dan core business bank masing-masing, contohnya BTN perumahan, BNI mikro, Mandiri dan BRI komersial dan korporat," ujar Maryono.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga belum mengamini kemungkinan pemerintah membeli saham Muamalat. Meski begitu, menurutnya, jika Muamalat menghadapi masalah sudah ada regulasi yang mencegah adanya dampak sistemik.

"Saya lihat saja dulu deh persoalannya apa, undang-undang mengatakan seperti apa. Kan kita sudah ada undang-undang mengenai perbankan, undang-undang mengenai Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Jadi kita lihat saja dan kebutuhan Bank Muamalat seperti apa," ujar Sri pada Rabu (11/4). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika