REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi untuk pertama kali akan mempunyai bioskop pada 18 April di ibu kotanya, Riyadh. "Bioskop ini baru ada lagi setelah lebih dari 35 tahun," ungkap pihak berwenang pada Rabu (4/4).
Pembukaan bioskop akhirnya akan terlaksana setelah ada kesepakatan dengan AMC Entertainment Holdings untuk membuka hingga 40 bioskop dalam lima tahun mendatang. Kerajaan Muslim yang sangat konservatif itu pernah memiliki bioskop pada 1970-an. Namun ulama-ulama berpengaruh berhasil menutupnya, yang pada saat itu menunjukkan peningkatan pengaruh Islamis di kawasan Arab.
Pemerintah tahun lalu mengatakan pihaknya akan mencabut larangan tersebut sebagai bagian dari reformasi ekonomi dan sosial ambisius yang didorong oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Putra Mahkota saat ini sedang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk berusaha menggaet investasi guna membantu perluasan perekonomian dan mengurangi ketergantungan kerajaan itu dari minyak.
Seorang sumber yang mengetahui masalah itu mengatakan kepada Reuters bahwa bioskop-bioskop tidak akan dipisahkan berdasarkan gender seperti kebanyakan tempat-tempat umum lainnya di kerajaan tersebut. Masyarakat Arab Saudi adalah konsumen-konsumen yang menggemari media dan kebudayaan Barat. Walaupun bioskop dilarang, film-film Hollywood dan serial televisi terbaru banyak ditonton di rumah dan diperbicangkan.
Untuk melayani penduduk yang berjumlah lebih dari 32 juta orang, yang sebagian besar di antara mereka berusia 30 tahun, Arab Saudi ingin mendirikan sekitar 350 bioskop dengan lebih dari 2.500 layar hingga tahun 2030. Fasilitas-fasilitas itu diharapkan akan menarik hampir 1 miliar dolar AS (sekitar Rp 13,7 triliun) dari penjualan tahunan tiket menonton.
"Pemulihan bioskop akan membantu mendorong perekonomian setempat dengan meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk hiburan sementara mendukung pembukaan lapangan kerja di Kerajaan," kata Menteri Kebudayaan dan Informasi Awwad Alawwad. AMC bermitra dengan Dana Investasi Publik (PIF), yang merupakan dana kesejahteraan kedaulatan utama Arab Saudi.