REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Para petani yang selama ini belum berkelompok, diimbau segera bergabung dan menjadi anggota kelompok tani. Hal ini untuk mempermudah mereka dalam mengakses pupuk bagi kebutuhan pertaniannya.
Selama ini alokasi pupuk didasarkan pada pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dengan bergabung dan menjadi anggota kelompok, petani diharapkan tidak akan mengalami kesulitan dalam mengakses pupuk.
"Tanpa bergabung dalam kelompok tani, mereka (petani) yang berada di luar kelompok 'taunnya' pupuk sulit didapatkan," kata calon gubernur (cagub) Ganjar Pranowo dalam keterangan pers, usai bersilaturrahim dengan para petani Kabupaten Karanganyar, Ahad (1/4).
Saat ini, jelasnya, para petani yang belum masuk dalam kelompok tani masih menjadi problem dalam penyaluran pupuk. Karena kebutuhan pupuk mereka --tentu saja-- tidak terakomodir di dalam RDKK.
Maka ia pun meminta segera masuk kelompok tani, sehingga kelompok bisa secepatnya pula mengajukan RDKK tambahan. "Kalau imbauan ini bisasegera dilakukan, nanti tidak ada lagi cerita 'petani tidak bisa beli pupuk,' untuk kebutuhan pertaniannya," tegas Ganjar.
Dalam beberapa kesempatan bertemu petani, cagub nomor urut 1 ini juga jamak menyampaikan, persoalan lain di balik kesulitan pupuk ini adalah ketidaksesuaian antara alokasi dengan RDKK. Akibatnya antara kebutuhan dan ketersediaan pupuk tidak sebanding.
Kurangnya alokasi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian tersebut ditemukannya di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Ia menyontohkan, alokasi pupuk urea cuma turun 90 persen dari RDKK.
Bahkan untuk pupuk jenis SP-36 alokasinya hanya sekitar 48 persen dari RDKK. Begitu juga dengan pupuk NPK Phonska dan ZA yang realisasinya jauh lebih kecil dari RDKK. "Ini fakta, di lapangannya seperti itu," tambahnya.
Terkait hal ini, Ganjar mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Hasilnya per Jawa Tengah bakal mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi, mulai 5 April 2018 nanti.
Petani pun akan mendapat pupuk sesuai dengan kebutuhan dan tak lagi berdasarkan kuota, seperti yang selama ini dikeluhkan. "Harapannya, setelah ini tidak ada lagi keluhan soal pupuk dari para petani," tandasnya.
Kenyataan itu diamini Sutarto, petani asal Dukuh Banaran, Keluraham Jantiharjo, Kecamatan/ Kabupaten Karanganyar. Menurutnya, program kartu tani sudah bagus dalam mendata petani. Dia mengatakan, persoalannya memang pada stok pupuk di pengecer yang sering kehabisan. Kurangnya stok pupuk ini menyebabkan petani sulit menerapkan pupuk secara berimbang sesuai dengan program pemerintah.
Penggunaan kartu tani pun sudah dipermudah, bagi petani yang sudah memiliki kartu tani, pembelian bisa dengan uang cash. Petani tidak perlu memiliki tabungan di bank. Bagi yang belum memiliki kartu pun tetap bisa membeli dengan membawa KTP dan SPPT lahan yang digarap. "Belinya tidak sulit, cuma stoknya yang tidak ada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika