Jumat 23 Mar 2018 14:07 WIB

Akses Jalan Jadi Tantangan KSPN

Pemerintah telah menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Andi Nur Aminah
Wisatawan berada di kawasan Pantai Bebas Danau Toba, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara (ilustrasi)
Foto: Antara/Irsan Mulyadi
Wisatawan berada di kawasan Pantai Bebas Danau Toba, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memprioritaskan sektor pariwisata untuk meningkatkan devisa dan investasi. Guna mencapai target 20 juta kunjungan wisatawan asing hingga 2019, Pemerintah telah menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau 10 Bali baru.

Dari 10 KSPN itu, ditetapkan tiga sebagai prioritas yakni Borobudur, Danau Toba dan Mandalika. Dukungan infrastruktur dilakukan bagi pengembangan salah satu KSPN yakni Danau Toba. "Tantangannya adalah akses jalan menuju lokasi wisata," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melalui siaran pers.

Saat ini, waktu tempuh dari Medan ke Danau Toba sekitar lima jam perjalanan untuk menempuh jalan sepanjang 170 km yang akan komplementer dengan Bandara Silangit. Pihaknya berupaya memangkas waktu tempuh hingga setengahnya melalui pembangunan jalan tol dengan melibatkan investasi swasta.

Pada 2018 ditargetkan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,7 km akan rampung. Dilanjutkan dengan konstruksi Tol Tebing TInggi-Pematang Siantar sepanjang 35 km dan Pematang Siantar hingga Parapat sepanjang sepanjang 27 km.

Selain itu, ia menambahkan, untuk ruas jalan arteri dilakukan peningkatan jalan lingkar Toba baik pada lingkar dalam (inner ring road) sepanjang 125 km dan lingkar luar Toba (outer ring road) sepanjang 360 km.

Untuk sektor sumber daya air, Kementerian PUPR akan melebarkan Kanal Tano Ponggol. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 111,7 miliar melalui kontrak tahun jamak tahun 2017-2018. Selain itu juga membangun Jembatan Tano Ponggol Samosir.

Rencana lain adalah akan dibangun kolam tampungan Aek Natonang seluas 29,2 hektare yang akan menyimpan air hujan untuk kebutuhan irigasi dengan biaya Rp 9,2 miliar. Hal ini untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan air bersih seiring meningkatnya kunjungan wisatawan.

Untuk mengurangi risiko banjir, dibangun Bendung di Tapanuli Utara untuk mengurangi banjir. Bendung dengan tinggi 32 meter dibiayai dengan dana APBN senilai Rp 42,99 miliar. Perbaikan tanggul sungai Aek Sigeaon di Kabupaten Tapanuli Utara sepanjang 1 km juga dilakukan dengan biaya Rp 25 miliar.

Infrastruktur permukiman juga mendapat sentuhan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp 166,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan Area Atraksi Danau Toba, Penanganan Sanitasi, Instalasi Pengolahan Air, dan pengembangan kawasan Ajibata.

Pengelolaan sampah dan limbah juga menjadi tantangan untuk menjadikan kualitas air Danau Toba lebih bersih dibandingkan saat ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian PUPR akan membangun instalasi pengolahan limbah di 31 kelurahan di sekitar Danau Toba secara bertahap hingga 2021.

Bukan hanya Danau Toba, pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu.  Baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

Untuk diketahui, 10 KSPN tersebut yakni Mandalika (NTB), Pulau Morotai (Maluku Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Danau Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Borobudur (Jawa Tengah). Selanjutnya ada Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur) dan Labuan Bajo (NTT).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement