REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mendorong Koperasi Unit Desa (KUD) kembali membangun kemitraan dengan Perum Bulog dalam pengadaan gabah maupun beras dari petani. Hal ini sejalan dalam mendukung program pemerintah untuk pengadaan stok beras nasional.
Deputi Produksi dan Pemasaran,Kemenkop UKM I Wayan Dipta mengatakan, dengan meningkatkan peran koperasi dalam hal pengadaan gabah/beras selaku Mitra Kerja Pengadaan Dalam Negeri (MKP DN) Bulog akan membuat pendistribusian beras menjadi lebih mudah.
"Koperasi harus diberdayakan kembali, di-reengineering kembali agar kita bisa mengembalikan lagi kepada fungsinya, kata dia, Kamis (15/3) pada kegiatan temu Konsultasi Peningkatan Produktivitas Koperasi Sektor Riil di Semarang.
Ia menegaskan, masih banyak koperasi yang menyerap gabah petani namun belum menjalin kerja sama dengan Bulog. Selama ini gabah maupun beras yang dibeli dari petani langsung dijual kembali oleh koperasi kepada pedagang.
Pada kegiatan temu konsultasi dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara 11 KUD yang bergerak di bidang pangan dengan enam Kepala Sub Divre Perum Bulog yang berada di Jawa Tengah. Ke-11 KUD tersebut adalah PUSKUD Jawa Tengah, KUD Pringgodani Kabupaten Demak, KUD Anugerah Kabupaten Grobogan, KUD Sri Rahayu Kabupaten Purworejo, KUD Bayan Kabupaten Purworejo, dan KUD Patikraja Kabupaten Banyumas.
Berikutnya, KUD Tani Maju Kabupaten Banyumas, KUD Karya Handayani Kabupaten Kebumen, KUD Kramat Kabupaten Tegal, KUD Tani Jaya Kabupaten Blora dan KUD Masaran Kabupaten Sragen. Melalui penandatangan MOU tersebut, diharapkan KUD segera mempersiapkan diri untuk menjadi pemasok beras ke Bulog.
"Karena rata-rata koperasi tersebut bisa menyetorkan beras ke Bulog 500-700 ton per tahun. Itu jumlah yang potensial untuk meningkatkan stok beras nasional," kata Wayan.
Di samping itu, Bulog akan melakukan pembinaan agar beras yang disetorkan ke Bulog dapat memenuhi standar yang ditetapkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
