Kamis 15 Mar 2018 05:30 WIB

Ditjen Dukcapil Lebih Waspada Sejak Ada Isu Kebocoran Data

Sistem keamanan pusat data yang diterapkan di Ditjen Dukcapil berlapis.

Petugas melayani antrian warga untuk melakukan registrasi ulang kartu SIM prabayar di Galeri Indosat, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/2).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Petugas melayani antrian warga untuk melakukan registrasi ulang kartu SIM prabayar di Galeri Indosat, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, ada hikmah dari isu kebocoran data pribadi untuk registrasi ulang nomor seluler. Salah satunya, ungkap dia, adalah pihaknya menjadi lebih waspada.

"Hikmahnya membuat kami jadi lebih hati-hati dan waspada. Ketika ada isu, ada kebocoran data, saya langsung intruksikan untuk mengecek traffic dan lock-nya di data center. Bahkan, saya minta cek sampai ke daerah-daerah," katanya dalam Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Rabu (14/3).

Selanjutnya, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah operator melakukan pengecekan sampai didapatkan hasilnya data dukcapil aman. Sistem keamanan yang diterapkan di Ditjen Dukcapil pun berlapis, yakni melalui pindai sidik jari sebayak tiga kali sehingga pusat data tidak dapat dimasuki orang sembarangan.

Terkait isu negara menjual data kependudukan, Zudan Arif mengatakan data yang digunakan sebagai verifikator oleh operator hanya NIK dan nomor KK. Jika nomor yang didaftarkan sesuai, terjawab dan teregistrasi.

Menurut dia, sebelum proses program registrasi ulang prabayar dilakukan, nomor telepon para pengguna sudah beredar, seperti saat mendaftar kartu kredit, membuat rekening tabungan atau saat sewa kamar hotel. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah membagikan dokumen kependudukan di internet, khususnya media sosial, agar tidak disalahgunakan oleh orang lain.

"Hati-hati membagikan dokumen kependudukan di media sosial. Dukcapil hanya memberikan NIK dan nomor KK ke operator. Datanya aman, tidak ada kebocoran data karena kami menerapkan sistem keamanan berlapis," ujar Zudan.

Ia mengharapkan peristiwa ini membuat masyarakat Indonesia semakin waspada terhadap dokumen-dokumen kependudukan sehingga ketertiban dokumen bisa mempengaruhi ketertiban administrasi. Dari sistem yang diterapkannya, pihaknya juga mendeteksi terdapat warga yang mencoba-coba dengan mengetik sejumlah angka yang asal-asalan tidak sesuai nomor yang berlaku.

"Secara sistem security, perilaku seperti ini secara otomatis langsung terblock," kata Zudan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement