REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah daerah (pemda) dinilai perlu menggenjot investasi sektor pariwisata. Sebab, sektor pariwisata dapat menjadi sumber pertumbuhan baru di tengah tekanan eksternal terhadap perekonomian.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, saat ini banyak negara mengalami situasi perekonomian yang tak menentu. Hal ini setelah Gubernur Bank sentral Amerika Serikat, the Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell mengatakan kondisi ekonomi AS yang terus membaik mendorong pemerintah AS lebih agresif menaikkan tingkat suku bunga. Pernyataan tersebut, kata Bambang, sudah pasti akan mengirimkan sinyal yang kurang baik tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga seluruh dunia.
Bambang yang kini menjadi Pelaksana Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mendorong para pengurus dan anggota mengeluarkan atau memberikan rekomendasi pemikiran atau kebijakan dalam hal pariwisata. Perlunya solusi pengembangan pariwisata jadi salah satu poin seminar nasional bertajuk “Prioritas Pemerintah untuk Menyelesaikan Masalah Ekonomi Jangka Pendek” sekaligus acara serah terima jabatan pelaksana ketua umum pengurus pusat ISEI dari Muliaman D Hadad kepada Bambang Brodjonegoro di kantor Bappenas, pekan lalu.
Namun, kata Bambang, rekomendasi yang diberikan bukan pada aspek promosi pariwisata yang sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Yang lebih penting adalah meningkatkan kepedulian dan pemahaman kepada daerah bahwa pariwisata sangat penting karena dapat menggerakkan ekonomi daerah. "Efek berganda pariwisata sungguh luar biasa," kata Bambang dalam pernyataannya, Ahad (11/3).
Efek berganda tersebut baru akan terjadi kalau daerah mau mengembangkan sektor pariwisata baik itu melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun dengan mengundang swasta untuk berinvestasi. “Saya kira itu peran-peran yang bisa dilakukan oleh pengurus ISEI di daerah," kata Bambang.
Bambang menjelaskan, Indonesia tak boleh bergantung pada ekspor untuk memperkuat sumber devisa, tapi juga harus lebih dikembangkan ke ekspor jasa. Di sinilah, kata dia, peran penting sektor pariwisata yang sebenarnya bisa menjadi sumber devisa dan juga memperkuat sumber devisa.
Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendatangkan investasi, tidak hanya diarahkan untuk membangun kawasan industri atau mendatangkan pabrik-pabrik saja. Sektor pariwisata juga penting prioritaskan. "Pariwisata merupakan kategori ekspor jasa karena akan menghasilkan devisa untuk Indonesia untuk bisa memperkuat rupiah secara permanen,” ujar Bambang.
Menurut dia, lonjakan kunjungan turis asing ke Indonesia belum setinggi banyak negara di Asia seperti Jepang. Sebab, pariwisata Indonesia masih sangat bergantung pada Bali. Hal tersebut terjadi lantaran daerah lain kurang menggali, mengembangkan, serta kurang mempromosikan sektor pariwisata di daerahnya. Atas alasan itu, pemerintah saat ini fokus membangun 10 destinasi wisata yang disebut sebagai 'Bali Baru'.
Sepuluh destinasi wisata yang menjadi prioritas pemerintah untuk dikembangkan meliputi Danau Toba (Sumatera Utara), Belitung (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Gunung Bromo (Jawa Timur), Mandalika Lombok (NTB), Pulau Komodo dan Labuan Bajo (NTT), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).
Dia mengatakan, pembangunan 10 destinasi wisata 'Bali Baru' tersebut membutuhkan waktu untuk bisa mendatangkan kapitalisasi. Oleh karena itu, Bambang mengajak pengurus ISEI di daerah bisa mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan ke sektor swasta.
Menurut dia, pemda sejauh ini belum punya langkah konkret dan tindak lanjut agar keindahan pantai dan bukit yang dimiliki dapat mendatangkan turis. "Kalau keliling daerah, semua akan bilang daerah kita punya potensi pariwisata yang bagus. Tapi itu baru sebatas pengamatan dan observasi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika