MATARAM -- Untuk mengisi cadangan beras pemerintah sekaligus menjaga harga gabah tidak jatuh menjelang anen raya atau saat panen raya, pemerintah melalui Tim Sergab melakukan pembelian langsung gabah petani di lapangan.
“Serab gabah yang kami lakukan ini agar petani tidak sengsara. Kalau petani sengsara dan tidak mau menanam karena rugi, bangsa ini mau makan apa?” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, seusai menginisiasi transaksi pembelian gabah di tiga lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (7/3).
Ketiga lokasi sergab yang dikunjungi BKP Kementan berada di Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, dan Desa Senyiur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, serta Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Harga gabah kering panen (GKP) di ketiga desa itu mencapai Rp 4.300 per kilogram.
Agung yang juga Ketua I Pelaksana Sergab, mengingatkan, para petani hendaknya melapor ke dinas atau ke Dandim setempat apabila akan melakukan panen padi. Dengan begitu, hasil panen petani bisa labgsung segera dilakukan pembelian untuk diteruskan ke Bulog. “Sehingga gabahnya tidak jatuh ke tangan tengkulak.”
Penyerapan gabah, menurut Agung, sangat penting untuk memperkuat cadangan beras pemerintah yang disimpan di gudang Bulog. Sampai Juni 2018, pemerintah menargetkan penyerapan beras hingga 2,2 juta ton.
Melalui kegiatan Sergab, Pemerintah Provinsi NTB optimistis target yang ditetapkan sebesar 58.873 ton beras sampai akhir Juni 2018 akan tercapai. “Melalui koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, seperti TNI, Bulog, BRI, dan gabungan kelompok tani, kami optimis target akan tercapai,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Budi Septiani.
Ketua Gapoktan Sejahtera Mandiri, Abdul Muas, mengatakan, petani sangat berterima kasih kepada pemerintah yang mau membeli gabah petani. Sebab, karena kalau pemerintah tidak turun tangan melakukan pembelian, petani akan merasa rugi.
“Karena harga akan jatuh ke tangan tengkulak yang mulai berkeliaran,” ujar Muas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika