REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menerima kunjungan kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Kehadiran komisi yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta BUMN untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kelistrikan dan progress pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi NTB.
Kunjungan Komisi VI ke Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas dan Uap (PLTMGU), Lombok Peaker, pada Selasa (27/2), dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso beserta sejumlah anggota komisi. Turut hadir Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (JTBN) Djoko R Abumanan, Kepala Divisi Pengembangan Regional JTBN Paranai Suhafsan, General Manager PLN Wilayah NTB Mukhtar, dan General Manager UIP Nusra Yuyun Mimbar Saputra.
Dalam kesempatan itu, Direktur Bisnis Regional JTBN Djoko R Abumanan memaparkan tentang kondisi kelistrikan di Regional JTBN, khususnya Provinsi NTB. Djoko menjelaskan seluruh sistem kelistrikan di Regional JTBN dalam keadaan surplus.
Khusus untuk sistem Lombok memiliki daya mampu mencapai 242 MW dengan beban puncak sebesar 222 MW, sistem Sumbawa memiliki daya mampu mencapai 58 MW dengan beban puncak sebesar 40 MW. Kemudian untuk sistem Bima memiliki daya mampu mencapai 49 MW dengan beban puncak sebesar 43 MW.
"Untuk pasokan daya di Provinsi NTB memiliki cadangan yang cukup," ujar Djoko.
Dalam beberapa tahun ke depan, lanjut Djoko, Provinsi NTB juga akan mendapatkan tambahan pasokan daya listrik dari beroperasinya pembangkit-pembangkit baru, yaitu dari PLTMGU Lombok Peaker berkapasitas 150 MW ditargetkan selesai pada akhir 2019. PLTMG Sumbawa dan PLTMG Bima, masing-masing berkapasitas 50 MW ditargetkan selesai pada akhir 2018.
Djoko menambahkan, untuk rasio elektrifikasi (RE), saat ini RE di NTB hingga Januari 2018 telah mencapai 84,74 persen. PLN menargetkan pada akhir 2018 RE di NTB telah mencapai 90 persen dan mencapai 100 persen pada 2020.
General Manager PLN Wilayah NTB, Mukhtar juga menjelaskan untuk mengakselerasi rasio elektrifikasi PLN akan melistriki dusun-dusun terpencil yang belum berlistrik dengan Program Listrik Desa.
"Targetnya Desember 2019. Lombok Peaker dia bisa dioperasikan saat beban puncak, dan kalau sudah lewat beban puncak dimatikan kembali tidak masalah. Kalau ini beroperasi (kelistrikan) di NTB makin aman, sekarang saja sudah aman apalagi kalau Desember jadi," kata Mukhtar.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso mengatakan, kedatangan Komisi VI DPR RI ini untuk melihat meninjau secara langsung sejumlah perkembangan PLTGU Lombok Peaker.
"Kunjungan kita ke Lombok, Mataram khususnya, untuk meninjau proyek PLN, yang 150 MW ini kami ingin memastikan bahwa proyek ini berjalan lancar tepat waktu," ujar Bowo.
Bowo menyampaikan, PLTGU Lombok Peaker ditargetkan beroperasi pada 2019 mendatang. Menurut Bowo, kehadiran PLTGU Lombok Peaker sangat vital dalam pasokan kelistrikan di Pulau Seribu Masjid tersebut.
Apabila ini terjadi, 150 MW pada 2019 bisa selesai. Maka dijamin seluruh pasokan di Pulau Lombok termasuk ke Gili Air dan Trawangan juga akan tercover dan tidak akan ada pemadaman.
Bowo menyebutkan, sejak dilakukan peletakan batu pertama pada Oktober 2017, Komisi VI DPR RI melihat sudah tampak perkembangan pembangunan yang signifkan. Bowo berharap, ke depan jangan lagi menggunakan diesel, tapi lebih memanfaatkan bahan bakar yang lebih efektif.
"Saya ingin ini merekomendasikan agar ini (Lombok Peaker) tetap //disupport// dan betul-betul tepat waktu, harapan kami jangan sampai tidak tepat waktu," kata Bowo menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika