REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ruang gerak perbankan syariah akan semakin leluasa dengan adanya kebijakan Bank Indonesia (BI) mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging atau GWM rata-rata. Bank syariah dapat memacu pembiayaan seiring melonggarnya likuiditas.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Firman Mochtar mengatakan, kebijakan GWM rata-rata untuk bank syariah rencananya diterapkan Oktober 2018. Dari total GWM rupiah sebesar lima persen, porsi GWM rata-rata ditetapkan sebesar dua persen dari dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dipenuhi dalam kurun waktu dua pekan.

"Dengan kebijakan ini, bank syariah punya keleluasaan mengelola likuiditas," kata Firman dalam acara pelatihan untuk awak media, di Padang, Sabtu (24/2).

GWM rata-rata lebih dulu diterapkan untuk bank konvensional pada Juli 2017. Sebelum ada kebijakan ini, bank harus memenuhi GWM setiap hari. GWM merupakan jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank. "Intinya kami ingin memberi kesempatan sama antara bank syariah dan bank konvensional untuk memanfaatkan likuiditas," kata Firman.

Penerapan GWM Averaging bank syariah menjadi salah satu keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada pertengahan Januari 2018. RDG juga memutuskan menyempurnakan kebijakan makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi dan pengelolaan likuiditas.

Dengan adanya GWM rata-rata, maka DPK bank syariah yang tadinya harus disetorkan ke BI sebesar lima persen per hari, berkurang menjadi hanya tiga persen. Dua persennya lagi bisa digunakan untuk kepentingan lain seperti penyaluran pembiayaan. Asalkan, bank syariah tetap memenuhi GMW rata-rata sebesar dua persen dalam dua pekan.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Retno Ponco Windarti meyakini, GWM rata-rata dapat mendorong peningkatan bank syariah. "Ini adalah kesempatan bagi bank syariah yang pembiayaannya masih rendah," kata Retno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika