REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Singapura akan membantu pekerja migran membuat rekening bank untuk memastikan upah mereka dibayarkan. Sebuah laporan yang dirilis oleh kelompok pendukung pekerja migran pada Kamis (22/2) menemukan beberapa pengusaha meninggalkan kota tanpa membayar pekerja mereka.
Negara dengan populasi 5,6 juta orang yang mengalami tingkat penuaan cepat ini mengandalkan sejumlah besar pekerja sementara di beragam sektor, mulai dari konstruksi, manufaktur, sampai layanan. Pusat Buruh Migran (MWC) yang dijalankan oleh Kongres Persatuan Perdagangan Nasional (NTUC), baru-baru ini mengeluarkan sebuah laporan tentang upah yang tidak dibayar, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa pekerja asing Singapura mungkin tidak dilindungi secara memadai dalam segi keuangan.
Dipimpin oleh MWC dalam kemitraan dengan POSB Bank, yang dimiliki oleh bank pemberi pinjaman terbesar di negara itu yaitu DBS Bank, program ini menargetkan 200 ribu pekerja di tahun pertama. "Dengan pencatatan yang benar dan dengan rekening bank, kami juga dapat memverifikasi apakah gaji telah dibayarkan segera dengan jumlah yang tepat," kata Ketua MWC Yeo Guat Kwang kepada wartawan.
Pekerja migran baru yang menyerahkan permohonan izin kerja mulai 1 April, akan diberikan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang berfungsi ganda sebagai kartu anggota, setelah majikan mereka membuka rekening bank. Mereka dapat memeriksa gaji mereka dan berhak mendapatkan keuntungan melalui mitra komersial di perusahaan telekomunikasi, perjalanan, penyewaan sepeda dan transfer uang.
MWC melaporkan awal bulan ini bahwa setidaknya ada enam kasus majikan asing yang melarikan diri dari Singapura pada tahun 2017 tanpa membayar pekerja migran mereka, termasuk seorang majikan dari China yang pergi tanpa membayarkan upah masing-masing 4.000 dolar Singapura, atau lebih dari Rp40 juta, kepada 80 pekerja migrannya.
Program keanggotaan akan menargetkan pekerja migran baru yang memasuki Singapura pada tahap pertama, dan akan diperluas bagi semua pekerja asing kecuali pembantu rumah tangga, yang didukung oleh kelompok terpisah, pada akhir 2018. Pemimpin NTUC Chan Chun Sing telah meminta perusahaan Singapura untuk bergabung dalam jaringan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
