REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan monitoring titik panas dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di 2018 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditingkatkan.
Siti mengatakan upaya pencegahan yang paling signifikan telah dilakukan KLHK, adalah melalui pengendalian tata kelola gambut. "Kita sudah berusaha dan kalau lihat datanya di 2017 itu 68 persen areal yang terbakar berada di hutan produksi dan APL (Areal Penggunaan Lain), artinya akses masyarakat ke dalam hutan itu pesat atau pada wilayah tersebut itu pesat," ujarnya di Jakarta, Jumat (9/1).
"Memang masih ada 32 persen di hutan lindung, di hutan konservasi, nah ini yang bagian saya harus saya kejar, yang di hutan produksi dan di APL, tentu masyarakat dan dunia usaha," ujarnya.
Ia mengapresiasi atas dukungan masyarakat dan dunia usaha, dalam upaya pengendalian karhutla. "Jadi kita berusaha dari segala pihak, dari segala perspektif termasuk dari teknologinya, usahanya, dan pencegahannya dengan tata kelola. Jadi upaya-upaya itu akan kita lakukan".
Terkait peningkatan patroli terpadu pada 2018, dia meyakini hal ini dapat memperkuat segala aspek, tidak hanya penanganan karhutla, tetapi juga termasuk penemuan-penemuan terhadap masalah-masalah di lapangan. Hal itu juga memberi pengaruh terhadap turunnya deforestasi.
Berdasarkan data pantauan Posko Pengendalian Karhutla KLHK, hingga Kamis (8/2), titik panas masih terpantau rendah, yaitu sebanyak 1 titik berdasarkan pantauan Satelit NOAA yaitu di Kalimantan Barat, serta 1 titik berdasarkan TERRA AQUA (NASA) confidence level >80 persen di Sulawesi Utara. "Yang paling penting sekarang adalah monitoringnya terus-terusan kita lakukan, dan ketika ada indikasi hotspot itu kita dekati. Saya juga ikut memantau secara aktif pagi dan malam, melalui aplikasi pada telepon genggam saya," tuturnya.
Dengan hadirnya teknologi pemantauan "hotspot" yang semakin berkembang, ia berharap hal tersebut dapat mendukung upaya deteksi dini dan pencegahan yang semakin baik. Ia juga menyampaikan apresiasinya atas penegasan Presiden terhadap komitmen jajarannya dalam mendukung pengendalian karhutla setiap tahunnya. Dia berpendapat hal tersebut sangat efektif dalam menekan angka hotspot dan kejadian karhutla.
"Di tahun 2017 tidak ada asap yang dahsyat apalagi sampai pindah ke luar negeri di 2016 itu ada beberapa hari hari, saya ingat betul antara 21 sampai 29 Agustus, sedangkan di 2015 itu 24 hari yang gelap, tidak bisa apa-apa, asapnya juga keluar negeri."
"Jadi kalau lihat data itu maka sebetulnya di 2016, terus lagi di 2017 sudah menurun, jadi efektif yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.
Bagi Siti, penegasan Presiden juga berlaku untuknya, namun hal ini tidak membuatnya ragu, melainkan semakin meningkatkan semangatnya untuk terus bekerja dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika