REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, tumpang tindih regulasi di tingkat pusat maupun daerah menjadi penghambat iklim investasi asing di Indonesia. Sehingga, penataan regulasi mempermudah investasi dibutuhkan agar pertumbuhan ekonomian Indonesia lebih menguat.
"Presiden sudah mendorong kita untuk itu. Jadi, penataan regulasinya akan kita lakukan terus karena itu instruksi Presiden," kata Yasonna diAula Kantor Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Jakarta, Rabu (7/2).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah akan memperbaiki permasalahan yang masih menghambat perizinan investasi. Perbaikan ini akan dibandingkan dengan aturan yang sudah dibuat oleh negara-negara sekitarnya sehingga Indonesia bisa memiliki level yang sama di tingkat regional.
JK mengatakan, pemerintah telah bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan pengusaha-pengusaha besar dari luar negeri, termasuk sejumlah duta besar. Pertemuan tersebut untuk mengemukakan kendala dan permasalahan investasi yang masih membelit di kalangan pengusaha.
"Kita kan sudah kumpul dengan pengusaha-pengusaha besar dari asing kemudian juga Kadin, itu sudah dikemukakan masalah-masalahnya ini yang kita perbaiki," ujar JK di kantornya, Selasa (6/2).
Selain itu, pemerintah juga ingin membandingkan proses perizinan investasi di negara lain sehingga Indonesia memiliki level yang sama di tingkat regional. Menurut Jusuf Kalla, jika Indonesia memiliki level yang berbeda maka akan kehilangan pasar dan daya tarik investasi.
"Ini kita bandingkan, kadang-kadang kita menganggap sudah mudah tapi lebih mudah di Thailand, Vietnam, jadi kita ingin benchmarking-nya dalam negeri dan luar negeri, itu caranya untuk mengatasi," ujar Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla telah meminta semua kementerian untuk mempelajari permasalahan-permasalahan dalam perizinan investasi, terutama dalam menyamakan level di tingkat regional. Selain itu, pemerintah akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur sebagai salah satu daya tarik investasi.
"Kita minta semua kementerian untuk mempelajari itu, saya kasih datanya semua, saya kumpulin disini data itu. Karena itu presiden meminta saya untuk mengatasi itu," ujar Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus ditingkatkan. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak peluang untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya melalui investasi. Dia menilai pada 2018 ini merupakan kesempatan yang baik untuk menggenjot investasi.
"Peluang-peluang kita masih banyak, sekarang ini saya kira saatnya untuk investasi dimulai di bidang apapun apakah di pertambangan, industri dan infrastruktur," kata Joko Widodo.
Untuk mempermudah proses investasi, Joko Widodo telah menyampaikan kepada seluruh menteri agar melakukan penyederhanaan aturan. Menurutnya, penyederhanaan aturan ini dapat menjadi kunci dalam meningkatkan investasi.
"Saya kira baru dua hari yang lalu Kementerian ESDM memotong 32 aturan yang menyederhanakan, saya kira kementerian yang lain ini menyeimbangkan," ujar Joko Widodo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika