REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG BARAT – Pemerintah meminta para petani dan masyarakat perkebunan untuk bekerja keras. Karena, hal ini terkait dengan pemberian bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah.
Menurut Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, sekarang ini semua kementerian dan lembaga dalam memberikan bantuan selalu menggunakan pendekatan desa sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Namun, bukan berarti bantuan yang diberikan itu cuma-cuma.
Pemerintah tidak ingin kucuran dana yang diberikan kepada desa secara umum dan petani secara khusus menguap begitu saja. Karenanya, dalam memberikan bantuan pemerintah lebih selektif.
Pada sektor perkebunan, bantuan pemerintah hanya diberikan kepada petani yang memiliki kesungguhan dalam mengelola perkebunan sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
“Hanya yang bertekad mau memanfaatkan setiap rupiah uang negara untuk kesejahteraan rakyat, maka itu yang menjadi prioritas untuk dibantu,” kata Bambang saat berdialog dengan petani kopi di Desa Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Rabu (31/1).
Karena itu, Bambang berpesan kepada para petani agar menghilangkan mental meminta-minta bantuan kepada pejabat pemerintah yang datang ke daerahnya. Tetapi, petani harus menunjukkan mental kerja.
“Sekarang eranya persaingan. Tidak ada yang gratis. Siapa desanya yang paling agresif dan petaninya bekerja keras, maka itu yang akan mendapatkan bantuan. Jika pemdanya siap dan petani siap maka Direktorat Jenderal Perkebunan akan membantu. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, mohon maaf daerah itu hanya bisa menjadi penonton yang baik,” kata Bambang.
Bambang mencontohkan Lampung sebagai daerah yang bisa menunjukkan diri bisa mengembangkan perkebunan dengan baik. Pada 2017 lalu, Lampung mendapatkan bantuan Rp 41 miliar tetapi pada 2018 ini anggarannya naik lebih dari dua kali lipat yaitu Rp 89 miliar dan di Lampung Barat mendapat alokasi Rp 3,5 miliar.
“Karena seluruh warga dan petani mempersiapkan dengan baik. Insya Allah tahun depan akan diberikan jauh lebih besar lagi,” Bambang. Selain itu, Bambang juga mengingatkan agar para pemangku kepentingan di pemerintah daerah mulai dari bupati, camat, hingga desa, agar terus berbenah agar menjadi daerah yang dipercaya untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
“Berbenahlah dan teruslah bekerja dengan baik sehingga investor pecaya dan pemerintah percaya. Semua penyelenggara keuangan di Republik Indonesia sekarang fokus bebas KKN,” kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika