REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mendorong perusahaan perintis atau startup untuk melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap regulator pasar modal Indonesia membuat aturan khusus bagi startup agar bisa melaksanakan IPO.
Hanya saja, Perusahaan Financial Technology (Fintech) Modalku menyatakan, rencana IPO masih sangat jauh. Bahkan startup yang fokus pada layanan keuangan tersebut belum terpikirkan.
"Kejauhan, even terjadi pun, masih akan beberapa tahun ke depan. Itu nggak kita pikirin," ujar CEO Modalku Reynold Wijaya kepada Republika, Kamis, (25/1).
Meski begitu, ia tidak memungkiri, IPO merupakan salah satu pilihan untuk mencari modal. "Apakah itu sebuah opsi? Ya maybe, tapi nggak tau (akan IPO atau tidak)," katanya.
Sementara itu, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mengaku tidak ada upaya untuk mendorong anggotanya melakukan IPO.
Financial technology atau fintech merupakan salah satu startup yang fokus pada pelayanan keuangan berbasis teknologi.
"IPO itu kan keputusan komersial. Tidak semua orang juga mau IPO karena dengan IPO ya keren sih, tapi cost-nya kan juga gede," ujar Direktur Kebijakan Publik Aftech Aji Sulaeman kepada Republika.
Menurutnya ada beberapa hal yang membuat IPO memerlukan banyak biaya atau cost. Di antaranya harus memiliki investor relation, keterbukaan, dan lainnya.
"Kemudian harus ngebuka share-nya. Kalau saya nih misal punya perusahaan, kalau saya bisa keep sendiri, ngapain saya harus kasih orang," tutur Aji.
Maka, ia menegaskan, Aftech membebaskan anggotanya mau melakukan IPO atau tidak. "Ya karena sebetulnya itu keputusan komersial. Jadi kita tidak ada upaya dorong ke arah sana," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
