REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri mengatakan, potensi wisata di Bima, dan Pulau Sumbawa tidak kalah dengan Pulau Lombok. Namun, aksebilitas menjadi salah satu kendala yang masih menghantui kemajuan sektor pariwisata di Bima.

Pada Rabu (24/1), Pemkab Bima bersama PT Garuda Indonesia menekan perjanjian nota kesepahaman perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Sultan Salahuddin Bima dari saat ini sepanjang 1.660 meter menjadi 2.100 meter.

"Perpanjangan runway akan selesai di tahun 2019," ujar Indah dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id di Mataram, NTB, Rabu (24/1).

General Manager Garuda Indonesia Yans Vario mengatakan, terdapat tiga operator pariwisata di Eropa yang meminta Garuda Indonesia menambah armada penerbangan untuk rute Denpasar-Bima dan sebaliknya. "Karena minat wisatawan mulai melirik Bima dan pulau Sumbawa pada umumnya," kata Yans.

Yans menyebutkan, tren wisatawan dari Eropa yang berlibur Bali dan meneruskan perjalanannya ke wilayah timur, termasuk Bima terus mengalami peningkatan. Mengantisipasi kenaikan permintaan, Garuda akan mengupayakan pergantian pesawat dari jenis ATR ke jenis Embrayer dengan kapasitas penumpang 120 seat dan cargo 3.5 ton. Salah satu yang menjadi harapan Garuda ialah adanya perpanjangan landasan pacu. "Perpanjangan runway sangat penting untuk meningkatkan intensitas penerbangan dengan pesawat berbadan lebar," kata Yans.

Sebelumnya, Kepala Bandara Sultan Salahuddin, Taslim Badaruddin mengatakan proses perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Sultan Salahuddin di Bima akan segera dilakukan. Saat ini, bandara tersebut memiliki panjang landasan pacu 1.660 meter akan diperpanjang menjadi 2.100 meter.

"Perpanjangan runway tersebut direncanakan akan bisa rampung pada 2019," ujar Taslim saat bertemu Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin beberapa waktu lalu.

Taslim menjelaskan, pada tahun ini sudah dilakukan beberapa kajian seperti standarisasi pagar sisi bandara dan penataan gedung bandara. Kemudian, pada 2018 menargetkan akan dilakukan pemenuhan kebutuhan air bersih, rekondisi saluran terbuka, pelebaran jalan akses PKP PK, leveling apron, pembuatan helipad, pengadaan dan pemasangan lampu penerangan (sollar cell).

Taslim mengungkapkan, pada 2019, akan dilakukan penimbunan area perpanjangan setelah relokasi sungai oleh Pemda, pemagaran area perpanjangan, pembangunan gedung terminal tahap I, dan pembangunan gedung administrasi. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi sejauh ini, yaitu pembebasan lahan dan keberadaan sungai pada daerah perpanjangan yang memotong ujung runway 13 bandara.

Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan, untuk menindaklanjuti rencana perpanjangan tersebut, Amin meminta para stakeholder terkait segera melakukan langkah-langkah strategis untuk perpanjangan runway tersebut, seperti penyelesaian pembebasan lahan, ketersediaan air bersih dan infrastruktur lainnya. "Segera dilakukan kajian, agar bandara ini bisa didarati pesawat-pesawat boeing," kata Amin.

Terkait pembebasan lahan, Pemerintah Kota Bima telah menyediakan anggaran Rp 10 juta per are untuk keseluruhan area rencana perpanjangan. Namun, ahli waris menginginkan Rp 20 juta per are. "Saat ini Pemkot Bima terus berupaya melakukan komunikasi dengan masyarakat pemilik lahan, dengan tetap meminta arahan dan bantuan pemerintah provinsi," kata Amin.