Rabu 24 Jan 2018 09:37 WIB

Lakukan Impor, Bulog tak Untung Banyak

Beras impor yang akan datang akan menjadi stok di gudang Bulog.

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Winda Destiana Putri
Pekerja mengemas beras hasil pembelian dari petani di Gudang Bulog Subdivre Serang, di Serang, Banten, Jumat (19/1). Bulog setempat tahun 2017 hanya mampu menyerap 37 ribu ton beras petani dari target sebanyak 42 ribu ton karena terkendala cuaca dan fluktuasi harga yang tinggi seperti saat ini gabah petani dijual seharga Rp5.500 sedang standar pembelian di Bulog hanya Rp3.900 per kilogram.
Foto: Asep Fathulrahman/Antara
Pekerja mengemas beras hasil pembelian dari petani di Gudang Bulog Subdivre Serang, di Serang, Banten, Jumat (19/1). Bulog setempat tahun 2017 hanya mampu menyerap 37 ribu ton beras petani dari target sebanyak 42 ribu ton karena terkendala cuaca dan fluktuasi harga yang tinggi seperti saat ini gabah petani dijual seharga Rp5.500 sedang standar pembelian di Bulog hanya Rp3.900 per kilogram.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pengadaan Bulog Andrianto Wahyu Adi menegaskan pihaknya tidak mendapat banyak keuntungan. Sebab, beras impor yang akan datang akan menjadi stok di gudang Bulog.

"Barang tersebut hanya keluar kalau ada Rakortas," ujarnya, Selasa (23/1).

Dalam rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tersebut akan meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memerintahkan Bulog melepaskan beras impor ke pasar. Namun, dengan harga jual yang telah ditetapkan Kemendag. Tentunya bukan dengan harga komersil

"Kami juga nggak bisa untung sebesar komersial. Kami jual harganya ditentukan Kemendag, jadi kami nggak akan untung," tegas dia.

Sesuai dengan impor beras umum yang dilakukan Bulog kali ini diperuntukkan sebagai penggunaan tertentu yakni stabilisasi harga ataupun bencana alam. Untuk itu, harga yang dikeluarkan Kemendag diyakini Andrianto hanya sebatas stabilisasi harga.

Itu artinya, Bulog tidak bisa bicara keuntungan dari impor beras ini. Perusahaan pelat merah tersebut melakukan impor dengan memakai fasilitas perbankan, yang artinya, selama beras tersebut masih dipegang Bulog ada biaya yang perlu dibayarkan.

"Kami menanggung bunga segala macam," katanya.

Sebelumnya, Direktur Kajian Strategis Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor (KSKP IPB) Dodik Ridho Nurrochmat merekomendasikan adanya peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani. Hal tersebut guna menjamin tidak terjadi harga gabah anjlok akibat impor beras.

"Dananya dari mana? Subsidi dari keuntungan yang didapat Bulog," ujar dia.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement