REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mulai Jumat (19/1) pekan ini pemerintahan Amerika Serikat (AS) tidak lagi beroperasi. Hal ini dikarenakan parlemen di negara itu gagal menyepakati sejumlah poin dalam anggaran belanja negara tahun 2018, terutama terkait masalah imigrasi.
Seperti yang dikutip dari Time dan The Economist, penutupan pemerintahan di AS merupakan peristiwa yang sering terjadi. Dari 1980 sampai tahun ini, sedikitnya sudah 12 kali terjadi hal serupa.
Namun menurut data Fitch Ratings, penutupan pemerintahan telah terjadi 18 kali dalam sejarah AS, terakhir pada 2013. Disfungsi pemerintah yang paling terkenal terjadi pada 1995, dan penutupan selama sebulan merugikan ekonomi AS sebesar 1,4 miliar dolar AS.
Penutupan pada Jumat (19/1) kemarin adalah untuk pertama kalinya dalam penghentian operasi negara saat majelis rendah dan tinggi sama-sama dikuasai oleh satu partai, yaitu Partai Republik. Penutupan pemerintahan terjadi saat ketiga Kongres, yang terdiri dari dewan perwakilan (kamar majelis rendah atau House of Representatives) dan Senat (kamar majelis tinggi), tidak menyetujui anggaran belanja negara dalam satu tahun fiskal.
Akibatnya pemerintah pusat harus menghentikan semua aktivitas lembaga negara dan meliburkan para pegawai negeri sipil, kecuali mereka yang bekerja di lembaga dengan peran krusial, sampai Kongres berhasil menyepakati anggaran.
Dari tahun 1981, pemberlakuan libur paksa terpanjang terjadi selama 21 hari. Penutupan pemerintahan terakhir terjadi tahun 2013 pada masa Presiden Barack Obama dengan jangka waktu 16 hari.
Menanggapi kegagalan Kongres menyepakati anggaran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa penutupan pemerintahan akan "berdampak pada kehancuran militer."
Namun sebagaimana diberitakan oleh laman berita Time, pernyataan Trump tidak benar. Semua personil aktif militer dinilai menjalankan peran negara yang krusial sehingga para tentara itu masih tetap berdinas meskipun belum jelas kapan mereka akan menerima gaji.
"Para tentara masih tetap bekerja, tapi mereka tidak akan menerima gaji. Daerah perbatasan masih akan tetap dijaga, namun para petugasnya tidak akan menerima upah," kata Direktur Kantor Pengelola Anggaran Mick Mulvaney kepada para wartawan pada Jumat pagi waktu setempat.
Pegawai negeri sipil lain yang masih harus bekerja pada masa penutupan pemerintahan di antaranya adalah penegak hukum dari pemerintahan pusat, dokter dan perawat yang bekerja untuk rumah sakit negara, dan pengatur lalu lintas udara.
Pegawai negeri sipil lain tidak boleh masuk kantor dan dilarang memeriksa surat elektronik terkait pekerjaan harian mereka dari rumah. Untuk memastikan penegakan aturan ini, banyak badan negara yang meminta para pegawainya untuk mengembalikan perangkat elektronik selama durasi penutupan.
Pada periode penutupan masa pemerintahan Obama, ada sekitar 850 ribu pegawai sipil yang menjalani libur paksa dan 1,3 juta aparatur negara terlambat menerima upah. Di antara dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah tutupnya tempat-tempat rekreasi yang dikelola oleh pemerintah dan penghentian sementara proses permohonan visa.
Penutupan pemerintahan di Amerika Serikat dinilai banyak pihak tidak terlalu berdampak banyak bagi perekonomian nasional. Pada 2013 lalu, majalah The Economist memperkirakan ekonomi hanya melambat sekitar 0,1 sampai 0,2 persen akibat penghentian sementara operasi pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika