REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pertanian Institute Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas mengkritik Kementerian Pertanian atas data stok beras yang diklaim surplus. Kenyataannya, kini harga beras melonjak naik, bahkan hingga Rp 11 ribu per kilogram untuk beras medium.

"Kementan tidak bisa dipercaya. Data Kementan ini kacau sekali, dan repotnya data mereka yang dijadikan landasan oleh Presiden, sehingga semua langkah menjadi terlambat," ujar Dwi Andreas kepada Republika.co.id, Rabu (10/1).

Sebelumnya ia telah menyampaikan kepada Pemerintah bahwa diperkirakan produksi beras pada 2017 akan lebih rendah dibandingkan 2016. Namun Badan Ketahanan Pangan menyatakan bahwa produksi beras mengalami surplus sebesar 17,4 juta ton. Menurutnya, data ini sangat ngawur, karena kenyataannya berbeda dengan di lapangan.

Dwi menjelaskan, kenaikan harga beras telah terjadi sejak Juli 2017 lalu, bahkan pada Oktober 2017, kenaikan harga semakin tinggi. Kalaupun Pemerintah memutuskan impor, kata Dwi, biasanya sudah diputuskan sejak Juli karena pemerintah punya prediksi yang baik.

"Tapi kan sekarang ini cuma klaim saja surplus, kenyataan di lapangan kan berbeda sekali, lalu sekarang ini harga naik sekali. Ini kan ngawur sekali," ujarnya.

 

Berdasarkan pengamatannya di lapangan, stok beras di pedagang dan gudang beras di daerah sudah banyak yang kosong. Dengan aktifnya Satgas Pangan, mereka tidak berani menimbun beras. Padahal dulu, kata Dwi, para pedagang sudah memiliki perencanaan kapan beras dilepas ke pasaran. Sekarang mereka tidak berani untuk melakukan hal tersebut, hingga stok beras kosong. "Sekarang tidak tahu beras ada di mana, di pedagang besar sudah langka," katanya.

 

Dwi juga mengkritik pemerintah yang terkesan tutup mata dengan prediksi dan masukan dari para pengamat mengenai stok beras dan pangan lainnya. Para pengamat sudah menyampaikan untuk melakukan evaluasi data Kementan sejak tiga tahun lalu, tetapi tidak digubris. Akibatnya, harga beras diprediksi akan terus naik hingga Februari mendatang.

 

"Sudah saya sampaikan sejak tiga tahun lalu untuk evaluasi data, tapi tidak dilakukan. Tetap saja percaya Kementan," ujarnya.

 

Baca juga: Antisipasi Spekulan, Ini Langkah Satgas Pangan Denpasar

Ikuti Whatsapp Channel Republika