REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Sumarjo Gatot Irianto mengatakan, pihaknya memastikan ada panen di setiap daerah pada Januari 2018, sehingga sejumlah pejabat Kementan turun ke daerah termasuk di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
"Sejumlah pejabat di Kementan turun ke beberapa daerah yang dianggap sebagai sentra pangan nasional yakni di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan untuk memastikan bahwa ada panen di mana-mana," katanya saat meninjau lahan padi yang siap panen di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Ahad (7/1).
Selama ini, kata Irianto, isu yang berkembang bahwa stok pangan kosong dan tidak ada panen, padahal isu tersebut tidak benar karena faktanya panen selalu ada di beberapa daerah di Indonesia seperti di Kabupaten Jember.
"Panen ada di mana-mana, sehingga isu yang mengabarkan tidak ada panen, itu tidak benar. Di setiap daerah selalu ada yang panen dan siap menanam padi, sehingga diharapkan nantinya tidak ada kebijakan impor beras yang dapat merugikan petani," ujar Irianto.
Ia mengimbau petani untuk menjual gabah dan berasnya kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan menyesuaikan harga di pasaran, namun berdasarkan pantauan di lapangan tidak semua Bulog di daerah aktif untuk membeli beras atau gabah di atas HPP.
"Ada juga petani di sejumlah daerah yang terjerat dengan tengkulak atau ijon karena meminjam uang lebih dulu kepada mereka, sehingga saat panen sudah tidak bisa menjual ke Bulog, namun dijual kepada tengkulak dengan harga murah. Ini sangat merugikan petani," kata Irianto.
Irianto juga meminta Bulog harus hadir untuk membeli hasil panen petani baik dengan skema harga medium atau komersial, sehingga harganya pun harus sesuai dan jangan merugikan petani.
"Saya minta Bulog harus membeli hasil panen petani, sehingga jangan sampai hasil panen itu dibeli oleh tengkulak yang merugikan petani," kata Irianto.
Saat dikonfirmasi tingginya harga beras di sejumlah daerah, ia mengatakan ada pihak-pihak yang sengaja "menggoreng" isu tersebut pada Desember 2017 hingga Januari 2018 yang bertujuan untuk mendorong pemerintah melakukan impor beras.
"Isu itu berkembang untuk membuat panik masyarakat, kemudian terjadi konsumsi beras yang berlebihan dan meningkatnya harga beras yang cukup tinggi dapat mempengaruhi laju inflasi, sehingga hal itu dapat menjadi dalih untuk melakukan impor beras," kata Irianto.
Berdasarkan pada pengalaman sebelumnya, beras impor datang pada saat musim panen raya, sehingga harga beras petani anjlok dan merugikan petani yang dapat mengancam swasembada pangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
