Jumat 29 Dec 2017 16:23 WIB

Pemerintah Jamin PT KAI Mampu Bayar Pinjaman Proyek LRT

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Nur Aini
Penghentian Sementara Proyek. Sejumlah kendaraan melintas di samping lintasan jalur Light Rail Transit (LRT) di ruas tol Jakarta - Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/12).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Penghentian Sementara Proyek. Sejumlah kendaraan melintas di samping lintasan jalur Light Rail Transit (LRT) di ruas tol Jakarta - Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menjamin PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan mampu membayar kembali pinjaman atas pembiayaan proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Sebanyak 12 bank memberikan kredit sindikasi sebesar Rp 19,25 triliun untuk pembiayaan tersebut.

"Pemerintah memberikan jaminan atas pinjaman PT KAI.Jaminan itu tentu saja dengan asumsi PT KAI akan membayar kembali apa yang dipinjamkan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (29/12).

Ia mengatakan, pemerintah tetap mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 untuk membiayai proyek yang memiliki total biaya sebesar Rp 29,9 triliun. Di dalam APBN 2018, PT KAI mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 7,6 triliun dan PT Adhi Karya mendapatkan dana sebesar Rp 1,4 triliun dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Meski mendapat dukungan APBN, Sri Mulyani mengaku hal itu tidak cukup untuk membiayai seluruh proyek. "Oleh karena itu, pembiayaan yang dilakukan oleh sindikasi dalam hal ini membutuhkan jaminan dari pemerintah," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, untuk bisa meningkatkan kepercayaan terhadap pelaksanaan proyek dan kemampuan PT KAI dalam melaksanakan kewajiban, pemerintah akan memberikan dukungan salah satunya berupa subsidi pada tiket yang akan dijual kepada masyarakat. Hal itu, kata Sri Mulyani, merupakan upaya APBN dalam mendukung proyek infrastruktur yang membutuhkan dana besar.

"Itu yang dilakukan oleh APBN dalam rangka membangun suatu proyek yang nilainya cukup besar yang biasanya tidak bisa dilakukan untuk satu tahun anggaran," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, skema pembiayaan melalui sindikasi perbankan adalah terobosan yang baik. "Dengan adanya kesepakatan ini ada satu kepastian bahwa proyek ini didanai oleh bank. Tak ada keraguan lagi untuk PT Adhi Karya melaksanakan proyek ini. Secara cashflow bisa jalan," ujar Budi.

Ia meminta Adhi Karya selaku kontraktor pelaksana pembangunan proyek juga perlu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai kualitas yang diinginkan. Selain itu, ia juga meminta PTKAI untuk bisa mengoperasikan LRT dengan baik. "KAI punya pengalaman banyak mestinya bisa dilakukan dengan baik," ujar Budi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement