REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan mengupayakan pembayaran utang subsidi pemerintah kepada Pertamina dan PLN. Hal ini sebagai respons atas permohonan Menteri ESDM Ignasius Jonan agar Kementerian Keuangan segera melunasi utang tersebut.

"Nanti saya hitung dan segera kami koordinasi," kata Sri Mulyani usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (27/12).

Ketika ditanya lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu belum mau menyebutkan berapa besaran dana yang bisa dibayarkan pemerintah tahun ini.

Sebelumnya, Jonan mengatakan pihaknya sudah meminta kepada Menkeu untuk segera mengalokasikan anggaran untuk membayar utang-utang pemerintah terhadap Pertamina. Jonan mengatakan, alokasi untuk pembayaran utang tersebut sudah dianggarkan, hanya saja tinggal dicairkan.

Jonan berharap, negara bisa segera melunasi utang-utangnya kepada Pertamina sehingga Pertamina bisa melanjutkan bisnisnya di tengah kondisi minyak dunia yang mahal, namun harga BBM yang tak naik.

"Sebenarnya sudah dianggarkan di APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), alokasi untuk Pertamina berapa, utang berapa, ini dorongan supaya pemerintah segera mencairkan," ujar Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (27/12).

Direktur Utama PT Pertamina, Elia Massa Manik, menjelaskan total utang pemerintah kepada Pertamina sebesar Rp 30 triliun. Sedangkan TNI dan Polri berutang Rp 10 triliun. Ia mengatakan, pihak TNI dan Polri sudah membayarkan utangnya sebesar Rp 5,5 triliun.

"Jadi yang 30 triliun kita harap bisa segera dilunasi pada akhir atau awal tahun nanti. Kita sih senang, ya," ujar Elia ditempat yang sama, Rabu (27/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika