REPUBLIKA.CO.ID, NABIRE -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menerangi seluruh kawasan Papua dan Papua Barat paling telat pada 2019 mendatang. Presiden menyatakan, angka elektrifikasi di wilayah itu, terutama di Papua masih sangat rendah.
Dengan kondisi seperti itu, Presiden pun menyatakan, sudah menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serta PT PLN agar segera mengejar angka elektrifikasi yang masih rendah tersebut. “Di Papua memang masih sangat rendah. Saya sudah tahu itu. Ndak usah diberitahu. Saya tahu semuanya,” jelas Jokowi usai meresmikan 74 desa baru berlistrik untuk Papua dan Papua Barat, Rabu (20/12). Peresmian bertempat di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.
Presiden mengakui, Papua menjadi wilayah yang paling tak beruntung dalam menikmati pasokan listrik, selain Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Menurut dia, secara umum masih banyak masyarakat yang tinggal kawasan Indonesia bagian timur belum menikmati listrik.
“Oleh sebab itu, tadi langsung saya perintah kepada Pak Menteri ESDM dan PLN untuk segera diselesaikan yang di sini 2.000 desa. Tadi Pak Menteri sudah menyanggupi tahun depan. Ingat, bukan saya ya, Pak Menteri, tahun depan menyanggupi desa di tanah Papua sebanyak kurang lebih 2.000 desa akan teraliri listrik,” ucap Jokowi yang didampingi Menteri ESDM dalam acara tersebut.
Jokowi menilai, PLN tak mungkin bisa mengejar target rasio elektrifikasi 100 persen tanpa peran dari pihak lain. Karena itu, dari Kementerian ESDM akan membantu mengembangkan listrik dari solar cell. “Ini duet antara listrik dari PLN dan solar cell untuk masuk ke desa-desa,” ungkap Presiden.
“Memang tidak mudah mengerjakan listrik di Papua, bergunung-gunung, melewati sungai. Memang medannya sangat berat. Tapi, seberat apapun harus bisa kita taklukkan dan desanya harus terang-benderang," ungkap Jokowi saat memberikan sambutan di hadapan para pejabat pusat, daerah, tokoh adat, dan masyarakat Papua.
Jokowi menuturkan, masih ada 3.000-an desa di seluruh Tanah Air belum menikmati listrik. Warga di tanah Papua yang paling menderita, ada 2.000 desa di kawasan itu yang belum mendapatkan penerangan listrik dari PLN. Demi keadilan, pemerintah sedang bekerja keras menerangi seluruh wilayah Nusantara, termasuk mengaliri listrik ke seluruh rumah warga di Papua dan Papua Barat. "Saya sudah perintah ke Menteri ESDM dan PLN, tahun depan semua sudah harus berlistrik," kata Jokowi.
Menurut Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Ahmad Rofik, 74 desa baru tersebut menyedot investasi sebanyak Rp 150 miliar. Tercatat sebanyak 1.040 keluarga tinggal di 74 desa tersebut. Pihaknya menilai potensi pelanggan yang belum tersambung mencapai 2.700 keluarga. “Untuk melistriki satu keluarga membutuhkan biaya Rp150 juta karena beratnya geografis desa yang akan dilistriki,” ungkap Rofik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika