REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diminta siap untuk mendukung penyaluran bantuan sosial nontunai melalui agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, mengatakan pemerintah telah memiliki pengalaman pada 2017, bank-bank Himbara dan infrastrukturnya telah disiapkan dalam penyaluran bansos nontunai. Saat ini terdapat 19 ribu agen penyalur bantuan nontunai. Sedangkan total agen Laku Pandai bank-bank Himbara sekitar 200 ribu lebih.
Tahun ini, bantuan sosial nontunai telah disalurkan kepada 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Secara bertahap, akhir 2018 ditargetkan mencapai 10 juta KPM telah menerima bansos secara nontunai.
"Target 10 juta tahun depan bagi bank-bank Himbara dan BUMN harus siap menyalurkannya," ujar Gatot kepada wartawan seusai acara Seminar Nasional bertema Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Sebagai Strategi Perluasan Akses Keuangan Masyarakat, di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (18/12).
Menurutnya, infrastruktur dari bank-bank Himbara telah siap. Namun, Kementerian BUMN dan bank-bank Himbara masih menunggu data KPM yang valid dari Kementerian Sosial.
"Kartu dalam sehari bisa mencetak 1 juta. Empat bank Himbara ini akan tambah jumlah agen bank supaya e-warung dan agen bank jadi satu," imbuhnya.
Gatot menambahkan, selama ini kendala penyaluran bansos nontunai terutama di daerah remote area. Karenanya, pemerintah telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan luas sampai ke pelosok.
Di samping itu, masing-masing bank Himbara juga diberi penugasam untuk fokua di wilayah tertentu. Misalnya, Bank Mandiri di Jawa Barat, BNI di Jawa Tengah, dan BTN di Banten.
Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Pungky Purnomo Wibowo, mengatakan terdapat lima hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penyaluran bantuan sosial nontunai. Pertama, masalah data yang harus bersih. Sehingga proses verifikasi dan validaisi perbankan bisa berjalan dengan baik. Pada akhirnya, proses pembukaan rekening bisa terkawal dengan baik.
Kedua, data harus dikomunikasikan tidak hanya tingkat pusat, melainkam sampai ke daerah. "Ketika ada berita acara Kemensos ke perbankan harus dikomunikasikan ke dinas sosial provinsi. Mereka harus melakukan verifikasi data tersebut, perbankan membantu proses tersebut," ujarnya.
Hal penting lainnya terkait edukasi. Krn masyarakat yang dilayani tergolong kelas bawah atau bottom of the pyramid. Dengan edukasi masif, lanjutnya, pengetahuan masyarakat tidak hanya penarikan bansos tapi pemanfaatan rekening tabungan untuk kebutuhan lainnya. "Bank Indonesia sudah menyediakan fasilitas interoperabilitas dan interkonektivitas melalui kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional. Misalnya dikasih kartu BNI bisa ngambil dari BRI tanpa biaya signifikan," ungkapnya.
Pungky menambahkan, tenaga pendamping juga harus diperhatikan, baik untuk program PKH maupun bantuan nontunai harus tersedia dari sisi jumlah maupun kualitas. Selain itu, koordinasi kementerian/lembaga dari pusat harus berjalan dengan baik dilanjutkan koordinasi tingkat daerah.
Melalui skema nontunai tersebut, penyaluran bantuan sosial menjadi tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pelaksanaan. Keuntungannya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya. Dengan fasilitas interoperabilitas dan interkonektivitas, transaksi di bank lain sesama Himbara tidak ada biaya signifikan.
"Target kami di BI membuat ini lancar sehingga sistem pembayaran terjaga, efisien, aman, andal dan lancar. Sehingga Strategi Nasional Keuangan Inklusif 2019 bisa tercapai dengan baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika