REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan makro ekonomi, salah satunya meningkatkan pertumbuhan perekonomian mencapai 5,4 persen, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Untuk mempromosikan pertumbuhan inklusif, salah satu strateginya adalah dengan memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, semangat keterbukaan yang dilakukan pemerintah pusat juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah hingga ke tingkat desa. Sebab, pemerintah daerah lah yang paling mengerti kondisi sosial dan kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat.
"Kita melihat pemerintahan terbuka memainkan peran penting menuju pertumbuhan yang lebih baik dan lebih inklusif," kata Bambang dalam Asia Pacific Leaders Forum, Kamis (14/12).
Bambang menjelaskan, pertumbuhan perekonomian Indonesia memang dalam tren positif. Namun, hal ini tidak cukup dalam mendorong perbaikan tingkat kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Perlu pertumbuhan yang lebih inklusif, yang artinya pertumbuhan lebih berkualitas.
Cara paling mudah dilakukan dalam mendorong perekonomian yang inklusif adalah mendengarkan apa aspirasi masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus bisa lebih terbuka dan peka karena mereka lah yang langsung berhadapan dan tahu kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah pula lah yang bisa merespon secara cepat kebijakan apa yang diperlukan agar aspirasi masyarakat bisa terpenuhi.
Dalam forum ini, Bappenas menghadirkan sejumlah partisiapasi dari sejumlah negara yang telah memiliki program baik hingga ke pemerintah daerah. Bappenas juga mengundang sejumlah pemerintah daerah dalam negeri untuk bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah negara lain yang telah berhasil dalam melakukan perekonomian yang inklusif.
Bambang menuturkan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus dan harus bisa ditangani pemerintah daerah. Pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi faktor utama yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengadopsi tiga strategi utama yang menyediakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, memperbaiki pengembangan layanan dasar, dan memberikan penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Program Asuransi Kesehatan Sosial, Asuransi Tenaga Kerja Sosial, Kartu Cerdas Indonesia (KIP), Kartu Kesehatan Indonesia (KIS), Kartu Kesejahteraan Keluarga, serta Transfer Dana Bersyarat (PKH) diharap menjadi cara ampuh pemerintah dalam memberantas kemiskinan dan menurunkan kesenjangan.
"Keterbukaan pemerintah dalam melakukan dialog guna menjaring aspirasi bisa membuat masyarakat di pedesaan keluar dari garis kemiskinan. Pemerintah daerah harus merespon cepat kebutuhan masyarakat dengan aksi nyata," ujar Bambang.
Menurutnya, untuk mempersempit kesenjangan pemerintah juga tengah memverifikasi data dalam rangka bantuan sosial. Akurasi data dari tingkat pemerintah daerah menjadi kuncu utama dalam penyebaran bantuan sosial yang tepat sasaran. Untuk itu keterbukaan dari pemerintah daerah sangatlah penting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
