Selasa 12 Dec 2017 15:12 WIB

Jokowi Minta Peningkatan Industri Manufaktur

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Nur Aini
Mesin-mesin industri dipajang dalam pameran manufaktur di Jakarta
Foto: Antara
Mesin-mesin industri dipajang dalam pameran manufaktur di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku usaha dan investor asing bisa mengalihkan atau menambah sektor usaha di bidang manufaktur. Perbaikan nilai suatu barang diharap bisa meningkatkan nilai jual yang nantinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian.

Jokowi mengatakan, semua pihak tak hanya pemerintah harus memfokuskan pada pengembangan industri manufaktur non-migas yang dititikberatkan pada pengembangan rantai pasok. Industri non-migas, industri jasa, dan manufaktur yang memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas) selama ini dinilainya masih jarang ditengok. Padahal sektor ini bisa memberikan keuntungan lebih besar dan berjalan dalam jangka waktu panjang.

"Ini juga bisa menciptakan kegiatan ekonomi lokal yang inklusif," ujar Jokowi dalam Sarasehan 100 Ekonomi, Selasa (12/12).

Dia menuturkan, berdasarkan data yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan untuk beragam sektor non-migas memang tinggi seperti sektor telekomunikasi, keuangan, asuransi, jasa pendukung administrasi, dan sektor pariwisata. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahkan mengklaim berhasil mendatangkan investasi dari luar negeri di sektor pariwisata naik 35 persen dibandingkan tahun lalu.

Untuk itu pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi dari yang sebelumnya ekonomi berbasis konsumsi menjadi berbasis investasi. Hal ini dilakukan agar perekonomian Indonesia bisa lebih produktif dan memberikan efek ganda.

"Dari ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) mentah tanpa pengolahan menjadi ekonomi SDA berbasis proses, berbasis manufaktur. Ini akan menjadi kunci," kata Jokowi.

Jokowi tidak mau industri yang ada di Indonesia hanya mengambil SDA tanpa melakukan pengolahan ketika akan dijual ke pihak lain. Penjualan seperti ini dinilai harus dihentikan dan perlu segera masuk ke sektor ekonomi berbasis proses.

"Kebijakan ekonomi kita harus terus diarahkan untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, yang bertujuan mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan meningkatkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya," ujar Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement