Selasa 12 Dec 2017 12:54 WIB

Kemenkeu: Utang Jadi Pilihan Terakhir untuk Biayai APBN

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Nidia Zuraya
Utang luar negeri. ilustrasi
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Utang luar negeri. ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia fokus dalam membangun infrastruktur baik fisik maupun non fisik. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pihaknya ingin memanfaatkan APBN demi masyarakat. Namun, fokus pembangunan infrastruktur membutuhkan dana cukup besar yang tidak dapat dipenuhi APBN.

Untuk menyediakan infrastruktur selama 2015 sampai 2019, diperlukan kurang lebih Rp 4.799 triliun. "Itu tidak mungkin semua dari APBN. Kita perlu peran BUMN dan peran swasta," katanya dalam acara Economic Challenge di Hotel Grand Sahid, Selasa (12/12).

Selain menggandeng swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihaknya akan memanfaatkan sumber pendanaan lain. Pinjaman, kata dia, menjadi pilihan terakhir.

Skim kerjasama antara pemerintah dengan swasta maupun dengan BUMN telah ada dan bisa diterapkan dengan baik.Ia melanjutkan, untuk tahun 2018 ini APBN sepenuhnya hanya Rp 2.220,7 triliun. "Itu alokasi belanja infrastruktur Rp 410,7 triliun," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement