Rabu 22 Nov 2017 16:10 WIB

Masyarakat Diminta Aktif Awasi Penggunaan Dana Desa

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Nidia Zuraya
Infografis Informasi, Pengaduan Dan Pelaporan Dana Desa
Foto: dok. Istimewa
Infografis Informasi, Pengaduan Dan Pelaporan Dana Desa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki meminta agar masyarakat bisa ikut serta melakukan pengawasan atas penggunaan dana desa. Pengawasan ini penting sehingga anggaran yang telah dikucurkan ke desa bisa direalisasikan sesuai dengan target utama, yakni pembangunan daerah.

Menurut Teten, hingga tahun ketiga penyelenggaraan program ini masih ada oknum yang menyelewengkan dana tersebut. Anggaran yang ada kerap dimanfaatkan untuk kepentingan suatu kelompok bahkan berujung pada unsur politik.

"Banyak penyimpangan dan sudah ada juga yang diproses. Jumlah desa sangat banyak mencapai 74 ribu ga mungkin kalau kita hanya mengandalkan aparat hukum (untuk pengawasan)," kata Teten, Rabu (22/11).

Masyarakat bisa melaporkan ketika ada kejanggalan dalam penggunaan dana desa. Dengan berbagai perangkat elektronik yang bisa dipakai untuk mengabadikan gambar, masyarakat bisa langsung melaporkan kepada pihak berwenang atas penggunaan dana desa yang tidak sesuai.

Teten menjelaskan, yang harus dikhawatirkan saat ini adalah penggunaan dana desa untuk kepentingan politik. Terlebih pada tahun 2018 dan 2019 akan ada pemilihan umum serentak di berbagai daerah, sehingga dana ini rawan dijadikan proyek kampanye.

Untuk menghindari hal tersebut, Teten berharap perangkat desa bisa melakukan tranparansi penggunaan anggaran. Misalnya dengan membuat papan pengumuman atas proyek yang dihasilkan melalui dana desa. Dengan cara tersebut diharap semua pihak bisa ikut mengawasi jalannya pembangunan melalui kucuran dana desa.

Dalam program tahunan ini, pemerintah merubah skema dalam menggunakan anggaran tersebut. Nantinya proyek pembangunan infrastruktur harus melibatkan swakelola masyarakat setempat di pedesaan atau cash for work.

Melalaui sistem baru tersebut, pemerintah berharap akan lebih banyak pekerjaa yang bisa dilakukan oleh masyarakat desa yang kemudian berdampak pada peningkatan pendapatan.

"Sekarang kan masyarakat butuh pekerjaan. Itu makanya kita buat sistem ini supaya masyarakat mendapatkan penghasilan," kata Teten.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement