REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta program tol laut tidak disia-siakan karena keberadaannya bisa mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok antara daerah di Indonesia bagian barat dan timur.

"Tol laut harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian minat pengusaha dan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat," kata Menhub Budi Karya Sumadi kepada pers di Surabaya, Jumat (10/11).

Hal tersebut disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Perhubungan dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Hadir dalam acara itu Ketua KPK Agus Rahardjo dan Rektor UTS Joni Hermana.

Menurutnya, tol laut merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi yang dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia barat dengan wilayah Indonesia timur. Pogram tol laut mulai 4 November 2015 hingga saat ini mencapai 13 trayek yang sebagian besar dikembangkan berlayar ke arah timur Indonesia sebagai upaya mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok.

"Program tol laut berhasil menurunkan harga barang kebutuhan pokok hingga 20 persen dan program ini akan terus kita perbaiki mengingat diakui ada kekurangan," kata Menhub Budi.

Secara umum pelaksanaan program tol laut telah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatannya. Dari sisi regulasi, saat ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaannya.

Meskipun demikian, katanya, pelaksanaan program tol laut masih menghadapi beberapa tantangan, diantaranya masih belum optimalnya muatan kapal khususnya muatan balik dari Indonesia timur ke Indonesia barat

Ikuti Whatsapp Channel Republika