REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Menjelang pemberlakuan MEA Perbankan 2020, minat investor asing dalam membeli bank di Tanah Air kian menggeliat. Fenomena itu akan menjadi ancaman bagi dunia perbankan, khususnya bank pembangunan daerah (BPD).
Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Acuviarta Kartabi mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemendagri harus segera menyiapkan roadmap terkait penyelamatan BPD dari ancaman MEA Perbankan 2020. Upaya itu, sambung dia, tidak terlalu sulit karena sudah ada best practice yang dibuktikan oleh Bank BJB.
Kata dia, sebagai BPD, Bank BJB terbukti sukses dan mampu bertengger di 15 bank terbesar di Tanah Air. Kata Acu, OJK dan Kemendagri dapat mengadopsi strategi Bank BJB dalam menyukseskan lembaga BPD. ‘’Best practice-nya kan Bank BJB. Kiat-kiat sukses Bank BJB bisa diterapkan ke BPD lain,’’ ujar Acu kepada Republika, Rabu (8/11).
Acu menjelaskan, data kinerja Bank BJB selama ini sangat cukup untuk dijadikan bahan formula penyelamatan BPD di Tanah Air. Jika tidak segera dimitigasi, pihaknya mengkhawatirkan kebanyakan BPD akan gulung tikar dalam kompetisi MEA Perbankan 2020.
Pada triwulan III 2017, Bank BJB berhasil membukukan aset senilai Rp 114,2 triliun atau tumbuh 12,5 persen year on year (yoy), dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 86,6 triliun atau tumbuh 18,6 persen yoy, serta laba bersihnya mencapai Rp 1,3 triliun.
Angka pencapaian tersebut, tutur Acu, merupakan prestasi paling gemilang di kalangan BPD. Bahkan, sambung dia, nilai pencapaian itu layak dipertimbangkan dalam portofolio perbankan nasional.
Menurut Acu, kinerja positif itu dicapai karena Bank BJB berhasil membenahi korporasi, mulai dari inovasi produk dan jasa hingga sumber daya manusianya. Selain itu, lanjut dia, dukungan pemerintah daerah setempat sangat mendukung program bisnis Bank BJB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika