REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada laporan kurtal III Tahun 2017 ini, Pertamina mencatat penjualan alokasi LPG bersubsidi satu persen melebihi alokasi yang ditetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Untuk mengantisipasi konsumsi LPG tiga kilogram Pertamina berencana untuk melakukan sosialisasi dan imbauan ke para Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia untuk bisa mengendalikan sirkulasi LPG tiga kilogram.
Direktur Pemasaran Pertamina, Mochammad Iskandar, menjelaskan langkah sosialisasi dan penertiban penjualan sudah dilakukan Pertamina sejak awal bulan lalu. Sosialisasi ini kata Iskandar dilakukan agar LPG 3 kilogram bisa tepat sasaran.
"Kita keliling ke daerah minta Pemda pemda untuk ikut mengawasi penggunaan 3 kilogram. Kita bilang sama mereka, jangan sampai ada PNS PNS yang juga ikut pakai gas 3 kilogram," ujar Iskandar saat ditemui Republika di Skye Restaurant, Kamis (2/11).
Jika tak dikendalikan, Iskandar mengatakan Pertamina setidaknya perlu merogoh kocek sekitar Rp 1,7 miliar sampai akhir tahun untuk bisa memastikan ketersediaan LPG tiga kilogram untuk masyarakat. Dana tersebut dialokasikan Pertamina untuk bisa menambah pasokan jika memang kondisi di lapangan sudah mulai menipis.
"Memang sudah over, tapi kita tidak akan mengurangi pasokan ke masyarakat. Kita siapkan sekitar Rp 1,7 miliar. Tapi disatu sisi kita juga imbau bahwa yang tidak berhak pakai LPG bersubsidi ya jangan pakai," ujar Iskandar.
Tercatat, pada RAPBN Perubahan 2017 alokasi LPG bersubsidi sekitar 6,1 juta meter ton. Namun hingga September 2017 ini sudah keluar 4,7 juta meter ton gas atau naik sekitar 6 persen dari tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
