REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM -- Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menolak ide Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemenhub menawarkan pengoperasian Bandara Internasional Lombok dan Bandara Internasional Kualanamu kepada Selandia Baru.
"Dari Komisi V, khususnya Fraksi Partai Gerindra tidak setuju, karena alasan swastanisasi sama halnya kita menjual aset aset negara kepada asing," ujar Nizar saat dihubungi Republika di Mataram, NTB, Kamis (2/11).
Politisi Gerindra itu menilai, pola kerja sama dengan Selandia Baru akan merugikan negara. Dari sisi bisnis, investor asing akan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. "Saya pikir kalau dikerjasamakan ke asing apa fungsi kita punya AP (Angkasa Pura) I dan II, seperti tidak ada gunanya sudah didirikan bertahun-tahun, mengelola dan merawat," lanjut Nizar.
Nizar juga menyebutkan, bandara merupakan aset negara, di mana negara wajib hadir mengawasi semua warga negara asing (WNA). Gagasan tentang kerja sama dengan asing, lanjut Nizar, akan membuat negara kehilangan otoritas penuh, baik di sisi darat maupun ruang udara.
Nizar menilai, alasan kerja sama dengan Selandia Baru demi mendongkrak sektor pariwisata Lombok bukan langkah yang tepat. Nizar menyarankan, kerja sama cukup dilakukan di sektor industri pariwisata, bukan pada ranah kebandaraan.
"Kalau memang alasannya pariwisata, Indonesia juga punya perusahaan besar. Kerja sama di pariwisatanya, bukan di bandaranya. Saya sudah bersuara keras menegur Pak Menteri (Perhubungan) agar semua bandara, pelabuhan baik yang untung maupun rugi itu jangan jual ke asing," ucap Nizar.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menawarkan pengoperasian Bandara Internasional Lombok dan Bandara Internasional Kualanamu ke pemerintah Selandia Baru.
"Sebagian dari agenda kita akan mengarah ke situ, salah satunya adanya terkait keterlibatan swasta nasional atau asing dalam pengelolaan bandara," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dalam konferensi pers lokakarya bertajuk 'Smart Airport' di Jakarta, Rabu (1/11).
Agus mengatakan Bandara Lombok ditawarkan karena lokasi cukup dekat dengan Selandia Baru dinilai potensial karena didukung dengan sektor pariwisata di mana banyak dilalui wisatawan. Sementara itu, lanjut dia, untuk Bandara Kualanamu karena merupakan bandara komersial yang sudah membukukan keuntungan.
"Kami menawarkan barangkali 'sharing investment experience' untuk bisa mengambangkan bandara di Lombok dan di Medan," ujarnya.
Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Trevor Matheson menyampaikan terima kasih atas adanya penawaran tersebut, namun pihaknya perlu mengkaji terlebih dahulu karena penerbangan langsung Indonesia-Selandia Baru pun belum ada.
"Kami berterima kasih atau kesempatan yang diberikan, kami sangat tertarik untuk mengintegrasikan Bandara Lombok, namun kita akan melihat dulu konektivitas antara Selandia Baru dan Lombok.
Dalam kesempatan sama, Komisioner Perdagangan Keduataan Besar Selandia Baru di Indonesia Tim Aderson mengatakan bandara-bandara yang akan ditawarkan harus bersifat komersial terlebih dahulu. "Agak sulit prosesnya karena harus diatur dalam UU komersial, jadi bandara itu harus kuat dahulu secara komersial baru mengajak para investor," katanya.
Apabila hal itu sudah terwujud, Tim mengatakan pihaknya bisa untuk bekerja sama dalam pengelolaan dan pengembangan bandara.
Selain itu juga akan dilaksanakan pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru untuk membahas kemungkinan disusunnya nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah New Zealand sebagai payung hukum / legal basis hubungan kerjasama antarkedua belah pihak.
Pemerintah Selandia Baru berminat untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia melalui kerjasama di bidang penerbangan sipil khususnya terkait konektivitas, pengembangan bandar udara, pelayanan navigasi penerbangan serta training/pelatihan terutama pelatihan pilot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika