REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei kebutuhan hidup layak (KHL) tahun ini menunjukkan hasil di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Pemrov DKI Jakarta 2017. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan paparan ini mengejutkan dan di bawah ekspektasi Pemprov DKI.
"Ini menunjukkan adanya penurunan daya beli yang luar biasa di masyarakat. Dan buat kami sebuah refleksi bahwa ekonomi sekarang berada dalam status yang mungkin agak melemah," kata Sandi usai mengikuti rapat pimpinan di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/10).
Menurut Sandi, kejadian ini baru pertama kali terjadi di mana ekspektasi berada di atas hasil survei KHL. Data menunjukkan kondisi ekonomi melemah dan daya beli menurun. Ia berharap ini tidak akan berdampak pada penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja.
Sandi enggan menyebutkan nilai hasil survei KHL maupun ekspektasi Pemprov DKI. Ia mengatakan akan ada rapat final pada Selasa (31/10).
"Kita buka semua transparan dan mudah-mudahan bisa mengambil nilai UMP yang bisa meningkatkan kesejahteraan teman-teman dari kaum pekerja," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Hanif Dhakiri menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2018 di angka 8,71 persen. Kenaikan UMP di setiap provinsi akan diumumkan serentak pada Rabu (1/11). Jika dihitung berdasarkan UMP DKI 2017 di angka Rp 3.355.750, maka UMP DKI 2018 seharusnya mencapai Rp 3.648.035.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
