REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan, gardu tol untuk pembayaran tunai masih disediakan pada 31 Oktober 2017. BPJT menyebutkan, langkah ini dilakukan untuk penanganan bagi pengguna baru uang elektronik.
Anggota BPJT Kuncahyo mengatakan, operator tol hanya akan menyediakan satu gardu yang memiliki mesin hibrida untuk melayani multipembayaran, baik tunai maupun nontunai, di setiap gerbang tol. Keberadaan mesin hibrid ini untuk penanganan kejadian-kejadian tak terduga saat pembayaran tol, misalnya, untuk pengguna jasa tol yang baru pertama kali menggunakan uang elektronik.
"Jika ada yang memaksa, misalnya, pengguna tol yang baru pertama kali menggunakan uang elektronik atau pengguna tol jarak jauh, pihaknya masih menyediakan satu gardu saja, biasanya di paling kiri," katanya pada konferensi pers bersama pimpinan Ombudsman dan Bank Indonesia (BI).
Ia mengatakan, masyarakat agar memprioritaskan pembayaran secara nontunai guna mengurangi waktu antrean kendaraan. Ia tetap mengupayakan 100 persen untuk nontunai karena sudah ada sosialisasi.
Sebelumnya, seperti yang diutarakan Kepala BPJT Harry Trisaputra Zuna, Senin (23/10), pembayaran tol secara nontunai secara 100 persen menggunakan uang elektronik pada 31 Oktober 2017. Upaya mencapai target 100 persen pembayaran tol nontunai pada 31 Oktober 2017 juga sudah dilakukan sejak Mei 2017.
Kuncahyo menambahkan, BPJT akan meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk tetap menggencarkan sosialisasi pembayaran secara nontunai. Namun, dia menyetujui saran Ombudsman agar pembayaran tunai tetap difasilitasi sembari menggencarkan pembayaran nontunai.
Menurut dia, BPJT akan terus mengevaluasi langkah pemberian "kompensasi" masih adanya gardu pembayaran tunai tersebut. Ia berujar, sebenarnya banyak kelompok masyarakat yang sudah menyetujui pembayaran secara nontunai.
Misalnya, di empat gerbang tol yang sudah menerapkan 100 persen pembayaran tunai, yakni ruas Tol Bogor Ringroad, JORR W1, Surabaya-Gresik, dan Bali Mandara. "Di keempat gerbang tol tidak ada protes," ujarnya.
Di lokasi yang sama, anggota Ombudsman Dadan S Suharmawijaya mengatakan bahwa BPJT dan BI telah sepakat bahwa pada 31 Oktober 2017 yang dilakukan adalah meningkatkan sepenuhnya gerakan penggunaan nontunai.
Untuk target 100 persen pembayaran nontunai, kata Dadan, diserahkan pada pengguna tol dan operator. Oleh karena itu, kata dia, BPJT sepakat untuk tetap menyediakan mesin hibrida.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan, manfaat transaksi nontunai di jalan tol yaitu dapat memperlancar arus lalu lintas di jalan tol. Selain itu, juga mempercepat distribusi barang sehingga memengaruhi perekonomian.
"Bayangkan kalau antreannya panjang sekali bisa menimbulkan biaya. Kemudian kalau bayar tol masih pakai tunai, berarti perlu cash handling di jalan tol, bawa tunai ke mana-mana keamanannya pun perlu diperhatikan," ujar Deputi Gubernur BI Sugeng di Jakarta, Senin (23/10).
Ia menambahkan, nantinya akan diusahakan ada satu gardu tol khusus untuk mengisi ulang uang elektronik atau e-money. Hanya saja, isi ulang itu tidak disediakan di seluruh gardu sebab bisa mengganggu kenyamanan pengguna jalan tol lainnya.
"Kalau mau top up nanti diatur di sebelah kiri. Dengan begitu, tidak hambat yang lain," kata Sugeng. Meski begitu, ia mengimbau kepada masyarakat supaya top up di gardu tol dilakukan hanya ketika mendesak. Maka sebaiknya, kata dia, masyarakat memastikan ketersediaan saldonya dahulu sebelum bertransaksi di gardu tol. n antara
(Editor: Ichsan Emrald Alamsyah).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
