REPUBLIKA.CO.ID,Siti Cholikah sedang menunggui kiosnya, Akbar Collection di Thamrin City, Jakarta, awal Juli lalu. Bagi Siti, Lebaran yang baru saja lewat seolah tak bermakna apa-apa bagi kinerja bisnisnya.

Padahal, sebagaimana dipahami bersama, hari raya merupakan waktu yang tepat mendulang cuan. Namun, tidak untuk tahun ini untuk Siti. "Tahun ini seperti nggak ada Lebaran. Sepi-sepi saja kayak hari biasa," ujar pedagang yang juga memiliki konveksi pakaian tersebut saat ditemui Republika di kiosnya, Jumat (7/7).

Menurut Siti, penurunan omzet selama periode Ramadhan dan Lebaran lalu mencapai 50 persen dibanding tahun sebelumnya. Biasanya, tiga bulan sebelum puasa, banyak pembeli dari luar Jakarta yang datang untuk berbelanja dalam jumlah besar.

Namun, tahun ini, dia mengaku tak melihat euforia belanja seperti itu. "Semuanya sama, saya ngobrol sama pedagang di Tanah Abang juga pada bilang sepi," ujarnya.

Frasa 'daya beli' yang menggambarkan situasi yang dihadapi Siti tiba-tiba begitu populer mengiringi tahun ketiga kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ini tak lepas dari perbedaan sudut pandang dari beragam sisi, mulai dari ekonomi, sosial, bahkan politik.

Jika ditelusuri, muasal polemik terkait daya beli bermula pada masa Ramadhan dan Lebaran 1438H atau bertepatan dengan Mei-Juni 2017. Saat itu, keluhan disampaikan pengusaha ritel skala besar hingga skala kecil melalui berbagai platform media.

Intinya sama, yaitu daya beli masyarakat begitu menurun. Keluhan ini disampaikan sejumlah pedagang di Tanah Abang. Di sana, penurunan penjualan pedagang pasar tekstil tersebut bisa mencapai 35 persen.

Kalangan pengusaha memiliki analisis tersendiri terkait persoalan ini. Misalnya soal ketidak seimbangan antara pasokan dan permintaan dalam hal tenaga kerja. Saat ini penduduk usia produktif jumlahnya lebih besar dibanding usia mapan dan usia sekolah. Hal tersebut menyebabkan harga buruh menjadi murah.

Pada Agustus lalu, upah buruh rata-rata hanya Rp 37.000 per hari. Lebih rendah dibanding upah buruh rata-rata pada 2014 lalu yang sebesar Rp 39.200 per hari. Upah ini belum terkoreksi sehingga membuat konsumsi tidak menggeliat.

Kebijakan pemerintah dalam menarik investasi juga menuai kritik. Untuk memperbaiki daya beli masyarakat, pemerintah disebut perlu mendorong lebih banyak investasi yang bersifat langsung, seperti pembangunan pabrik dan infrastruktur. Jangan hanya berfokus pada investasi yang bersifat penanaman modal.

Keluhan ini kemudian ditanggapi oleh pemerintah. Selepas Lebaran, tepatnya setelah menggelar halal bihalal di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (4/7), Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui ada penurunan daya beli.

Kendati begitu, Mendag mengklaim penurunannya tidak signifikan. Menurut dia, jika mengacu kepada data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, pertumbuhan memang turun sejak awal tahun. Namun, data itu hanya data penjualan di toko fisik.

Didalamnya belum termasuk penjualan daring yang diyakini meningkat. "Kalau itu (penurunan penjualan di toko fisik dan peningkatan penjualan di toko daring) dikombinasikan secara relatif penurunan itu (daya beli) tidak signifikan," kata Mendag.

Tak lama setelahnya giliran Badan Pusat Statistik angkat bicara. Menurut BPS, tidak ada penurunan daya beli. Sebab, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh meski tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

BPS malah mengeluarkan temuan baru. Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Sri Suelistyowati ada peningkatan konsumsi untuk leisure. Leisure adalah kegiatan bersenang-senang, liburan, makan di restoran, dan sejenisnya.

Menurut Sri, konsumsi rumah tangga leisure pada kuartal II 2017 tercatat 6,25 persen dari sebelumnya 5,5 persen. Situasi ini tak tampak dari nonleisure yang menurun dari 5,0 persen menjadi 4,75 persen. "Memang terjadi shifting," katanya.

Namun, BPS tampak menafikan fakta bahwa inflasi inti, terutama pada Juni 2017, merupakan yang terendah sejak 2009. Tingkat inflasi inti hanya sebesar 0,26 persen. Penurunan tingkat inflasi inti diyakini lantaran daya beli masyarakat yang memang sedang menurun.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai rendahnya nilai inflasi inti jelas memberikan gambaran penurunan daya beli masyarakat. Hal ini juga terbaca dari rendahnya konsumsi masyarakat.

Bhima menyebutkan, daya beli yang lesu berkaitan dengan tingginya inflasi harga yang diatur pemerintah terutama listrik dan air sejak awal 2017. Menurutnya, justru komponen tersebut menjadi faktor utama yang menggerus daya beli masyarakat. "Di sisi lain, pendapatan masyarakat cenderung turun. Dilihat momen Lebaran juga masyarakat lebih menahan belanja. Kondisinya nyaris sama dengan 2008 lalu," kata Bhima.

Bhima melanjutkan, lemahnya daya beli masyarakat tentu mengusik perhatian pemerintah lantaran 57 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ia bahkan tak segan menyebut kondisi saat ini merupakan 'alarm bahaya' bagi pemerintah. Pelemahan konsumsi rumah tangga bisa menjadi ganjalan bagi pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,1 persen pada tahun ini.

Sisi politik

Presiden Joko Widodo bukannya tidak tinggal diam menanggapi pelemahan daya beli. Dalam wawancara dengan salah satu media nasional, Presiden membenarkan ada anomali dalam perekonomian Indonesia. Sebab, dari sisi makro ekonomi, Indonesia menunjukkan kinerja apik.

Mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, hingga neraca perdagangan. Namun, dari sisi mikro, situasinya tidak baik. Konsumsinya tidak sesuai harapan. Ia pun meminta jajarannya untuk mendeteksi anomali yang dimaksud.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui ada perlambatan daya beli. Namun, alasan yang disorongkan Darmin adalah perlambatan ekonomi secara global hingga kemudian berimbas pada situasi nasional.

Salah satunya harga komoditas andalan ekspor Indonesia yang anjlok. Sehingga memukul ekspor Indonesia yang selama ini bergantung pada batu bara dan kelapa sawit. "Jangan bilang tidak naik," kata Darmin.

Baru-baru ini, Presiden kembali menanggapi persoalan daya beli masyarakat. Dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia 2017 di Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (3/10), dia menuding lawan politik yang mengangkat isu ini.

"Angka-angka seperti ini kalau nggak saya sampaikan nanti isunya hanya daya beli turun-daya beli turun. Saya lihat yang ngomong siapa tho? Oh, orang politik. Ya sudah nggak apa-apa," kata Presiden.

Sontak komentar Presiden dibantah sejumlah politikus yang oposan terhadap pemerintah. Salah satunya Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon.

Menurut dia, penurunan daya beli merupakan implikasi dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, kata dia, isu melemahnya daya beli bukanlah isu politik. "Ini bukan isu politik," ujar dia saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/10).

Oleh karena itu, dia melihat kekeliruan Presiden melihat fenomena pelemahan daya beli dari masa reses atau serapan aspirasi. Fadli mengatakan, bisa langsung ditanyakan pada masyarakat tentang keadaan ekonomi pada umumnya. "Mereka merasa kesulitan (biaya) hidup itu semakin besar, semakin banyak masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan, kemudian mereka merasakan harga-harga membumbung tinggi," kata dia.

Fadli menegaskan, dengan fenomena melemahnya daya beli tersebut, pemerintah jangan seolah-olah 'lempar batu sembunyi tangan'. Isu ekonomi tersebut, kata Fadli, jelas merupakan implikasi dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Gencarnya pembangunan infrastruktur belum tentu mempunyai dampak ekonomi pada masyarakat secara langsung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika