REPUBLIKA.CO.ID, Ada gula ada semut. Peribahasa ini dijadikan prinsip oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur. Pemerintah memprioritaskan anggaran negara untuk pembangunan di luar Jawa. Tujuannya menumbuhkan perekonomian dan mendatangkan investor.
Tak bisa dimungkiri, kue ekonomi saat ini lebih banyak dicaplok Pulau Jawa. Salah satu penyebabnya karena infrastruktur di Jawa jauh lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Tak heran, investor lebih senang menanamkan modalnya di Jawa.
Setelah dua tahun fokus membangun fondasi perekonomian dan percepatan pembangunan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengusung tema pemerataan sebagai fokus kerja pada tahun ketiga. Berbagai pembangunan infrastruktur di luar Jawa dipacu.
Untuk menciptakan 'gula-gula baru', pemerintah membuka kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, membangun bandara, jalan tol, jalan perbatasan, hingga perbaikan pos lintas batas negara. Langkah ini diyakini dapat menciptakan lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Basuki Hadimuljono mengatakan, ketersediaan infrastruktur diperlukan untuk mewujudkan Nawacita dengan membangun konektivitas untuk meningkatkan daya saing, membangun dari pinggiran, mendukung ketahanan pangan dan air, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada kawasan permukiman.
"Membangun infrastruktur bukan untuk bermewah-mewahan. Wilayah Indonesia lainnya bisa menjadi lebih atraktif untuk investasi," kata Basuki, belum lama ini.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 400 triliun untuk infrastruktur. Kementerian PUPR sebagai kementerian teknis memiliki tanggung jawab besar membangun konektivitas untuk membuka keterisolasian dan penurunan biaya logistik. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan, pihaknya mendapat target penambahan jalan baru sepanjang 2.600 kilometer (km) hingga 2017.
Pembangunan jalan baru lebih banyak dilakukan di kawasan timur Indonesia seperti proyek Trans Kalimantan, Trans Papua, jalan perbatasan di Papua, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT). "Hingga tahun 2017 sudah terbangun 2.623 km atau telah melebihi target," ujar dia dalam paparan 3 tahun kinerja di Gedung Bina Graha awal pekan ini.
Dia mengungkapkan, sekitar 2.000 km jalan di antaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di wilayah terluar. "Jadi, mayoritas adalah jalan perbatasan di Kalimantan, Papua, hingga NTT," katanya.
Pembangunan jalan perbatasan Kalimantan dengan panjang mencapai 1.921 km ditargetkan tembus seluruhnya pada 2019. Dari angka tersebut, saat ini sudah berhasil ditembus oleh Kementerian PUPR bekerja sama dengan Zeni TNI sepanjang 1.588 km. Sementara target pembangunan jembatan sepanjang 29.859 meter sudah terbangun hingga Oktober 2017 sepanjang 25.149 meter.
Terkait jalan tol, kementerian yang berkantor di Jakarta Selatan ini menargetkan sedikitnya 1.000 km jalan tol hanya dalam kurun waktu lima tahun. Pihaknya memperikarakan pada akhir 2017 akan selesai sepanjang 568 km. Danis optimistis pada 2019 jalan tol yang dapat diselesaikan bisa mencapai 1.851 km, hampir dua kali lipat dari target.
Pemerintah juga telah menetapkan proyek strategis nasional (PSN) untuk memacu pembangunan infrastruktur, termasuk di luar Jawa. Berdasarkan Perpres nomor 58 tahun 2017, terdapat 245 proyek dan dua program yang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek itu meliputi berbagai sektor seperti jalan, kereta, pelabuhan, dan bandara. Estimasi total nilai investasi dari proyek tersebut mencapai Rp 4.197 triliun yang pendanaannya berasal dari APBN dan juga sektor swasta.
Di Jawa, ada 93 proyek dengan nilai kebutuhan investasi Rp 1.065 triliun. Maluku dan Papua terdapat 13 proyek dengan investasi Rp 444 triliun, Sulawesi 27 proyek Rp 155 triliun, Sumatra 61 proyek Rp 638 triliun, Kaimantan 24 proyek Rp 564 triliun, Bali dan Nusa Tenggara barat 15 proyek Rp 11 triliun. Sedangkan proyek yang masuk dalam kategori nasional mencapai Rp 1.320 triliun yang terdiri atas 12 proyek dan dua program.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan infrastruktur industri dengan menetapkan 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta total 28 lokasi Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, Indonesia adalah negara kepulauan yang membutuhkan pemerataan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membangun infrastruktur hingga ke daerah-daerah terpencil. "Infrastruktur fisik dan industri menyebar ke seluruh daerah secara paralel dan akan mendorong perbaikan penyebaran kegiatan ekonomi," kata Darmin.
Darmin mengaku, proyek-proyek tersebut masih dalam proses pengerjaan. Sehingga, ujarnya, hasil dari pembangunan itu belum seluruhnya bisa dirasakan masyarakat. "Tapi kita yakin hasilnya akan terasa setelah lima tahun (pemerintahan Jokowi-JK)," ujar Darmin.
Ucapan Darmin bukan tanpa alasan. Belum rampungnya target pembangunan di luar Jawa membuat minat investasi masih terpusat di Jawa. Meski begitu, porsi investasi luar Jawa sedikit meningkat.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi semester I 2017 mencapai Rp 336,7 triliun. Investasi luar Jawa mencapai Rp 155 triliun atau mencapai 46 persen. Pada 2016, porsi investasi di luar Jawa sebesar 45,5 persen.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sejumlah pembangunan infrastruktur konektivitas telah berhasil memangkas disparitas harga antara wilayah Indonesia Timur dan Barat. Menurut dia, program Tol Laut yang dijalankan pemerintah berjalan cukup efektif.
Luhut mengklaim pemerintah berhasil menekan disparitas harga hingga 20 persen. "Penataan logistik, program tol laut jadi salah satu startegi untuk bisa menekan disparitas harga. Untuk tahun ini beberapa daerah disparitas harga bisa ditekan sekitar 14 hingga 20 persen," ujar Luhut. ed:
Ikuti Whatsapp Channel Republika