REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memastikan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di lapangan. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas terkait dana desa di Istana Bogor, Jawa Barat.

"Yang perlu kita pastikan adalah dana itu bisa berjalan optimal di lapangan," kata Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu(18/10).

Jokowi menjelaskan, anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah tiap tahunnya selalu bertambah. Pada 2015, pemerintah menganggarkan Rp 20,76 triliun. Pada 2016 sebanyak Rp 46,98 triliun dialokasikan dan pada 2017 anggaran pun meningkat menjadi Rp 60 triliun.

Dana desa tersebut digunakan untuk membangun 74.958 desa dan 8.430 kelurahan. Sehingga diharapkan perekonomian desadapat bergerak dan berkembang.

"Kita ingin perekonomian di desa bisa bergerak, tidak kalah cepatnya dengan pergerakan perekonomian yang ada di kota," ujar Presiden.

Pemanfaatan dana desa untuk hal-hal yang produktif, lanjut Jokowi, dapat membantu membuka lapangan pekerjaan masyarakat sekitar. Kendati demikian, Presiden meminta agar kepala desa juga mengajak masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

"Kita harapakan semua yang dikerjakan di desa dilakukan dengan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan di desa," kata dia.

Selain itu, Presiden juga meminta agar penggunaan dana desa dilakukan dengan bantuan pendampingan, pengawalan, dan juga pengawasan. "Terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan,dikawal dan juga managemen lapangannya diawasi semuanya," ujar Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika