REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tak ada rencana dari pemerintah untuk menjual pelabuhan ataupun bandara. Khusus untuk pelabuhan, kata Luhut, pemerintah hanya ingin menggandeng swasta dalam pengelolaan pelabuhan untuk bisa mengalokasikan anggaran yang sebelumnya untuk biaya pengelolaan bisa untuk pembangunan pelabuhan lainya.
Luhut menjelaskan kerja sama dengan swasta ini dilakukan bukan hanya untuk menghemat alokasi anggaran pemerintah saja, tetapi juga untuk membuat swasta ikut hidup. Ia menilai, jangan sampai ada istilah yang muncul kepada pemerintah bahwa pemerintah abai terhadap swasta.
"Pelabuhan itu gak ada penjualan. Kita kerja sama sama swasta, sehingga swasta juga ikut berkembang. Kalau ada yang bilang jual BUMN, itu sesat," ujar Luhut di Kantornya, Selasa (17/10).
Beberapa proyek pelabuhan yang dikerjasamakan dengan swasta seperti Pelabuhan di Kalimantan Barat dan Jawa Timur sudah ada peminatnya seperti Pelindo II. Keterlibatan swasta ini tak hanya dalam segi pengelolaan juga untuk pengembangan pembangunan pelabuhan.
"Ada beberapa tempat yang akan kita mulai, jadi swasta bisa ikut berkembang. Ini juga lebih efisien. Misalnya, kerja sama di Kalimantan Barat, itu kerja sama sama pelindo II. Jawa Timur juga, reklamasi ntuk dermaga 24 ribu meter. Jadi nanti dana ini bisa dialokasikan untuk pembangunan lain," ujar Luhut.
Sebelumnya, pihak Pelindo III juga sudah menyatakan ketertarikannya untuk bisa mengelola pelabuhan yang sebelumnya selama ini dikelola oleh pihak Departemen Perhubungan. Salah satu pelabuhan yang sudah melewati skema overtaker adalah pelabuhan Waingapu di Sumba Timur.
Pelabuhan dengan kapasitas dua dermaga ini memiliki luas 120 m x 12 m yang dilengkapi dengan trestle seluas 80 m x 10 m serta lapangan penumpukan seluas 88 m x 21 m ditambah pelebaran 62 m.
Kedua, dermaga Pelra II seluas 70 m x 10 m yang dilengkapi tiga lapangan penumpukan. Lapangan penumpukan pertama seluas 100 m x 63 m, lapangan penumpukan kedua seluas 27 m x 18 m, lapangan penumpukan ketiga seluas 44 m x 18 m dan Gudang seluas 30 m x 18 m.
Rencana swastanisasi pelabuhan yang sebelumnya dikelola oleh Departemen Perhubungan sudah lama digaungkan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Alasan menekan porsi anggaran dan meningkatkan efisiensi anggaran, Budi melakukan swastanisasi terhadap 10 pelabuhan dan 20 bandara kepada pihak swasta.
Budi mengatakan pemerintah akan mengalokasikan dana-dana APBN kepada pelabuhan dan bandara yang berada di daerah-daerah pinggir Indonesia. Selain itu, melalui swastanisasi ini pemerintah mengincar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain terkait efisiensi dana APBN, Budi mengatakan swastanisasi ini bermanfaat bagi operasional bandara dan pelabuhan ke depannya. Hal ini dikarenakan pihak swasta memiliki spesialis operator yang ahli di bidang transportasi udara dan laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
