REPUBLIKA.CO.ID, LOS ANGELES -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Los Angeles mendesak Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat untuk berhati-hati dalam menangani Bab 301 yang terkait dengan penyelidikan terhadap praktik perdagangan Cina. Kadin Los Angeles telah menulis dua surat kepada Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat Robert Lighthizer secara terpisah pada 25 September 2017 dan 28 September 2017, untuk melakukan advokasi terhadap penyelesaian penyelidikan perdagangan dengan Cina.

"Kami merekomendasikan bahwa perselisihan perdagangan harus dinegosiasikan, tidak perlu menggunakan Bab 301. Lebih baik bicara dulu dan kemudian melihat kemana negosiasi ini akan berjalan," ujar Presiden Pusat Perdagangan Global dan Penanaman Modal Asing Kadin Los Angeles Carlos Velderrama dilansir Xinhua, Senin (16/10).

Menurut Velderrama, penggunaan Bab 301 bukan strategi yang baik. Sebab, perdagangan dunia dan rantai pasokan saat ini sudah sangat terintegrasi dengan baik. Sehingga, keputusan dalam Bab 301 tidak hanya mempengaruhi Amerika Serikat dan Cina, namun juga negara lain. Dia mengatakan, kedua negara perlu melakukan segala cara untuk menghindari perang dagang.

"Nilai perdagangan bilateral antara Cina dan kawasan Los Angeles hampir 160 miliar dolar AS per tahun, ini cukup signifikan," kata Velderrama.

Dalam surat yang dikirim untuk Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat tersebut dituliskan bahwa Amerika Serikat dan Cina harus berkomitmen dalam menemukan solusi praktis untuk mengatasi masalah perselisihan dagang. Hasil akhir penyelidikan tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan Amerika Serikat saja, namun juga ribuan perusahaan di negara lain yang menjadi rantai pasok global.

Kadin Los Angeles mewakili kepentingan lebih dari 235 ribu bisnis di LA County, 1.650 perusahaan dan lebih dari 650 karyawan. Pada Agustus 2017, Pemerintah Amerika Serikat memprakarsai penyelidikan proteksionisme terhadap adanya dugaan pencurian hak kekayaan intelektual AS oleh Cina. Penyelidikan ini menggunakan Bab 301 dari UU Perdagangan 1974 yang memungkinkan presiden AS secara sepihak memberlakukan tarif dan pembatasan perdagangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika