REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program pemerintah mengucurkan pembiayaan diwanti-wanti karena tiap program positif selalu diiringi potensi dampak negatif. Hal itu harus dimitigasi agar tak jadi persoalan besar di belakang hari.

Presiden Direktur Karim Consulting Indonesia (KCI) Adiwarman Karim menjelaskan, salah satu fokus Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) tahun ini adalah pembiayaan mikro. Ia melihat sebuah kebijakan pasti punya efek negatif. Bank Dunia mencatat di Indonesia ada tiga segmen peminjam yakni peminjam kepada keluarga, peminjam kepada lembaga keuangan, dan peminjam kepada penyedia jasa informal.

Porsi peminjam ke keluarga sebanyak 42 persen dengan risiko risiko kecil dan margin dari besar hingga kecil. Sementara porsi peminjam ke lembaga keuangan 12 persen dengan risiko sedang dan margin sedang. Sementara itu, ada tiga persen peminjam kepada institusi informal yang berbunga besar dengan risiko macet besar.

Ketiga segmen ini terpisah. Program pembiayaan mikro yang dipacu pemerintah membuat ketiga segmen ini tercampur. Risiko pembiayaan bermasalah jadi hal biasa bagi lembaga keuangan. "Yang dikhawatirkan adalah perubahan perilaku nasabah baik jadi nakal," kata Adiwarman Rembuk Republik bertajuk Industri Syariah dan Pemerataan Ekonomi di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (5/10).

Saat ini, pemerintah punya program pembiayaan mikro dengan target dua juta nasabah tiap orang Rp 2 juta dan akhir tahun tiap nasabah mengembalikan Rp 2,5 juta. Margin pembiayaan sama untuk semua nasabah dengan semua level risiko.

Jika margin tiga persen sebagai basis pinjaman, Adiwarman melihat itu masih bagus. Namun, kalau itu harga final, ia khawatir jadi persoalan.

"Program ini bagus, tapi potensi risikonya harus dimitigasi agar tidak berantakan," ucap Adiwarman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika