REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tetap mempersiapkan pembentukan perusahaan induk atau holding sektor tambang yang sebelumnya ditarget bisa menyerap saham Freeport.
Sebelumnya, Freeport menolak tawaran mekanisme divestasi saham yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Menurut Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, terbentuknya holding tambang bukan semata-mata hanya untuk menyerap divestasi saham Freeport.
"Kalau jadi (divestasi saham Freeport) ya masuk. Tapi (kalau) nggak, di balik gitu. Progress-nya sama saja," ujar Aloy di Jakarta, Selasa (3/10).
Aloy enggan mengomentari terkait beredarnya surat penolakan oleh Freeport terhadap skema divestasi yang diatur oleh pemerintah. "Kalau soal surat saya nggak mau ikut-ikut. Kick off pembicaraan sudah dimulai, kita tidak boleh ngomong lagi," ujar Aloy.
Surat penolakan Freeport atas skema divestasi 51 persen saham yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto bocor ke publik. Surat yang tertulis pada 28 September 2017 tersebut ditandatangani oleh Presiden and Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Inc, Richard C. Adkerson. Freeport dalam suratnya menyatakan keberatannya terhadap usulan pemerintah mengenai divestasi 51 persen saham.
Ikuti Whatsapp Channel Republika