REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menilai Perusahan Listrik Negara (PLN) tidak berisiko jika nantinya mencari pinjaman. Belum lama ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan surat kepada Menteri BUMN terkait kekhawatiran soal utang dari PLN mengenai program 35.000 mega watt hingga risiko keuangan negara.

Dia menjelaskan apa yang dilakukan Menkeu menjadi hal yang normal saja. "Apa lagi PLN itu termasuk kalau boleh dikatakan perusahaan terbesar secara aset," kata Rini di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (28/9).

Untuk itu Rini mengatakan PLN memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Terutama dalam proyek-proyek yang harus diselesaikan sehingga menuurtnya tidak berisiko jika PLN mencari pinjaman.

Rini menegaskan, menjadi suatu hal yang sah jika Menkeu mencoba mengingatkan Kementerian BUMN terkait hal tersebut. "Tentunya itu tidka terlepas bagaimana kita mencari financing yang besar dan bagaimana harganya bisa reasonable," jelas Rini.

Apa lagi, Rini melihat sekuritisasi yang dilakukan PLN belum lama ini cukup berjalan dengan baik. Dengan menawarkan empat triliun rupiah namun menurut Rini yang mau membeli sekitar Rp 10 triliun lebih dengan bunga 8,05 persen dengan ditambah biaya tambahan lain menjadi 8,25 persen.

Dengan melihat hal tersebut, Rini menuturkan merupakan hal yang bagus bagi PLN. "Kita melihat memang yang harus kita jaga adalah bagaimana risk fund-nya dengan baik dengan bertanggung jawab dan yang paling utama juga adalah dengan jangka waktunya," ungkap Rini.

Rini juga saat ini tengah menyiapkan beberapa perusahaan BUMN untuk menerbitkan surat utang korporasi yang diterbitkan di luar negeri berdenominasi rupiah itu atau Komodo Bond. Salah satunya PLN yang ditargetkan bisa menerbitkan Komodo Bond pada kuartal satu 2018. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika