Sabtu 16 Sep 2017 01:11 WIB

Bahrain Ingin Belajar Soal Pemberdayaan UKM pada Indonesia

Petugas memotret foto salah satu produk UMKM yang telah didaftrakan untuk didaringkan, dengan berpartisipasi dalam program gerakan meng-online-kan 100.000 UMKM di Pasar Ciroyom, Kota Bandung, Jumat (31/3)
Foto: Mahmud Muhyidin
Petugas memotret foto salah satu produk UMKM yang telah didaftrakan untuk didaringkan, dengan berpartisipasi dalam program gerakan meng-online-kan 100.000 UMKM di Pasar Ciroyom, Kota Bandung, Jumat (31/3)

REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA -- Bahrain menyatakan ingin belajar dari Indonesia dalam hal pemberdayaan UKM khususnya pengelolaan Smesco Center di Tanah Air.

Chairman of ASEAN Bahrain Council Syaikh Daij Bin Isa Al Khalifa mengapresiasi pengembangan UKM di Indonesia serta membuka diri agar bisa bekerja sama dengan negara-negara ASEAN  khususnya Indonesia. 

Secara khusus Pemerintah Bahrain ingin mempelajari cara Indonesia dalam membangun dan mengelola SMESCo Center di Indonesia.

Hal itu disampaikannya kepada delegasi Indonesia yang diundang dalam pertemuan SME Dialogue Program yang diselenggarakan oleh ASEAN Bahrain Council dan dihadiri oleh wakil dari berbagai Kementerian Bahrain, Duta Besar negara-nega anggota ASEAN berdasarkan rilis yang diterima republika, Jumat (15/9).

Menanggapi hal itu Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah (UKM) Hasan Jauhari pun berbagi pengalaman terkait upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pengembangan UKM di Indonesia.

Hasan Jauhari sebagai Keynote Speaker acara itu juga menyampaikan jumlah UKM di Indonesia mencapai lebih dari 57 juta unit usaha atau 99,9 persen dari total pelaku usaha di Indonesia. "UKM menyumbang 62,58 persen terhadap Produk Domestik Bruto dan menyediakan lapangan kerja sebesar 96,9 persen," katanya.

Dia menegaskan, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus kepada UKM karena terbukti tidak hanya berkontribusi sebagai mesin pertumbuhan melalui sumbangannya kepada PDB sebesar 62,58 persen tapi juga dalam penciptaan lapangan kerja. 

“Pemerintah Indonesia membuat sejumlah kebijakan dan program, khususnya terkait pengambangan UKM yaitu khusunya melalui pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan, menyediakan dukungan pembiayaan, diantaranya menyediakan kredit usaha rakyat, serta fasilitasi di bidang pemasaran termasuk promosi ke pasar internasional," papar Hasan Jauhari.

Hasan kemudian menjelaskan lebih lanjut pentingnya peran UKM di Indonesia, karena juga mendukung usaha-usaha besar, terutama dalam mendistribusikan produk-produk kebutuhan sehari-hari masyarakat, mencapi nilai 56 persen ke seluruh pelosok tanah air.  

"Tanpa kehadiran UKM, maka usaha besar akan mengalami kesulitan dalam mendistribusikan sendiri produk-produknya sampai ke seluruh pelosok tanah air," katanya.

Posisi penting lainnya dari UKM adalah keberadaanya dalam melestarikan produk-produk berbasis kearifan lokal dan produk berbasis sumber daya alam serta menjaga dan penguasaan pasar domestik dengan potensi konsumen dalam negeri sebanyak 253 juta orang.

Pada kesempatan yang sama Duta besar Republik Indonesia untuk Bahrain, Nur Syahrir Rahardjo dalam sambutannya menyampaikan UKM adalah penyelamat ekonomi Indonesia saat terjadi krisis global. 

"Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah Indonesia sangat menyadari pentingnya UKM," katanya.

Untuk itulah Pemerintah Indonesia kemudian memberikan kebijakan khusus untuk mendorong pengembangan UKM melalui peningkatan SDM, peningkatan daya saing, pembenahan regulasi, peningkatan produktifitas, penyediaan modal usaha bantuan fasilitas promosi, dan pameran produk.

Hal itu dilakukan sebagai upaya nyata dan bentuk keberpihakan negara terhadap para pelaku UKM.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement