REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Komisi VII DPR RI untuk mengapresiasi kinerja pemerintah dan SKK Migas terhadap pendapatan produksi migas yang mencapai 18,23 miliar dolar AS hingga Agustus 2017.
Dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII di Jakarta, Kamis (7/9) malam, Jonan menjelaskan bahwa dari keseluruhan pendapatan sebesar 18,23 miliar dolar AS tersebut, sebesar 45 persen atau 8,14 miliar dolar AS menjadi milik negara. Sementara itu, pendapatan produksi migas sepanjang 2016 sebesar 24,89 miliar dolar AS dan bagian negara 9,67 miliar dolar AS.
"Untuk 2017, angkanya ini sementara sampai Agustus total revenue 18,23 miliar dolar. Ini saya minta bapak apresiasi ke saya karena dibanding 24 miliar dolar total pendapatan 'full year' 2016, ini sudah jauh lebih tinggi," katanya.
Sebelumnya, salah satu anggota dari Fraksi Gerindra, Harry Poernomo, mempertanyakan pendapatan negara dari produksi minyak dan gas bumi (migas) 2016 hanya sebesar 9,67 miliar dolar AS atau 38 persen, sedangkan biaya "cost recovery" sebesar 11,94 miliar dolar AS.
Menurut dia, bagian negara terbilang kecil jika dilihat dari total keseluruhan pendapatan migas 2016 sebesar 24,89 miliar dolar AS. "Kita lihat ini volumenya kecil sekali. Mana bisa kita bekerja dengan 'cost' lebih tinggi seperti ini," ungkapnya.
Jonan pun menjelaskan dari angka absolut, biaya yang dikembalikan ke kontraktor atas kegiatan produksi migas (cost recovery) memang lebih besar daripada bagian negara (government take). Namun, hal tersebut tidak menandakan negara rugi atas hasil produksi migas 2016.
"Ini bukan rugi karena total revenue 24,89 miliar dolar. 'Cost recovery' 11,94 miliar dolar sehingga nettonya kurang lebih 12,95 miliar kemudian dibagi dua. 'Government take' 9,67 miliar dolar, 'contractor take' 3,28 miliar dolar," katanya.
Ia menambahkan hingga Agustus 2017, jatah negara dari produksi migas berkisar 45 persen atau 8,14 miliar dolar AS dari total pendapatan 18,23 miliar dolar AS. Biaya "cost recovery", katanya, mencapai 7,22 miliar dolar dan bagian kontraktor 2,87 miliar dolar AS.
Menurut Jonan, Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berupaya mempertahankan besaran bagian negara (government take) lebih besar dari total biaya "cost recovery" pada produksi migas 2017.