REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan mengatakan pihaknya fokus menyelesaikan persoalan Freeport tahun ini. Persoalan Freeport dinilai harus diselesaikan secara jelas serta cepat di era kepemimpinanya hingga bisa menjadi pegangan baik pemerintah maupun Freeport.
"Kita selesaikan ini Freeport. Kita juga harus memberikan jaminan usaha yang konsisten. Jadi nanti biar kalau pemerintahnya ganti tetap berpegang pada lampiran poin tadi," ujar Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).
Jonan sebelumnya kerap masuk bursa resufflle kabinet Menteri Jokowi jilid III. Isu resuffle yang sempat berhembus usai Lebaran kemarin tersebut tak cukup ditanggapi oleh Jonan yang digadang-gadang akan dipindah posisinya menjadi Menteri BUMN.
Meski begitu, Jonan mengaku tak tahu menahu terkait isu resuffle. Ia hanya sempat mengatakan bahwa persoalan bongkar pasang kabinet merupakan wewenang Presiden seutuhnya. "Saya tidak tahu soal Resuffle, tanya sama bapak Presiden saja ya," ujar Jonan beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson akhirnya menyepakati empat poin negosiasi perpanjangan kontrak. Richard yang datang dari Amerika menyatakan Freeport menyepakati syarat dari pemerintah Indonesia untuk perpanjangan kontrak.
Adkerson menjelaskan pihaknya sepakat atas keempat poin negosiasi mulai dari pembangunan smelter, divestasi, dan berjanji akan memberikan bagian penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan kontrak sebelumnya. Selain itu, Freeport sepakat untuk mengikuti aturan yang berlaku terkait skema perpanjangan kontrak hingga 2041.
Baca juga: Kontrak Freeport Diperpanjang Bertahap dengan Syarat
Ikuti Whatsapp Channel Republika
