REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- etersediaan beras agar harga tak menlonjak membuat pemerintah harus bebenah. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai Kementerian Pertanian harus bisa memastikan sektor hulu perberasan aman, sehingga HET dapat diimplementasikan.

Kegagalan Kementan jaga sektor hulu produksi beras mengancam kredibilitas pemerintah. "Percuma kalau diterapkan HET masalah di hulu belum selesai misalnya manajemen pasokan, efektivitas subsidi pupuk, benih dan bantuan alsintan," ujar Bhima saat dihubungi, Ahad (27/8).

Bhima menjelaskan HET beras terbentuk dari harga bahan baku, yaitu gabah, dan biaya-biaya pada mata rantai berikutnya, termasuk biaya penggilingan, pengepakan, packaging, hingga margin untuk pedagang eceran, baik di pasar tradisional maupun ritel modern.

"Masalah tata niaga beras bukan hanya terletak di hilir, yang lebih krusial adalah penataan hulu di level petani," ujar Bhima.

Pada Jumat pekan lalu, Kementerian Perdagangan telah menetapkan HET beras. Namun, HET ini direspons skeptis oleh para pedagangan. Para pedagang beras masih skeptis harga yang ditetapkan dapat diterapkan dalam jangka panjang karena pengaruh hasil panen yang menurun akibat kemarau, kata Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid kepada wartawan, kemarin (24/8).

Zulkifli menjelaskan, saat musim kemarau, panen petani turun dari yang biasanya 6-7 ton per hektar, menjadi hanya 3 atau 4 ton per hektar. Dampaknya, pasokan di Pasar Induk Beras Cipinang berkurang, dan harga naik. "Masih masuk buat sekarang, tapi tidak dijamin 1-2 bulan yang akan datang karena kemarau tadi. Kita lihat saja," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika